DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Anggaran Penanganan Covid-19

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia meminta turun tangan untuk audit anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat selama 2020. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dinilai belum terasa penggunaannya dalam menekan penyebaran Covid-19 .

"Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya selama 2020, ada dua kali tahapan penganggaran nominal yang sangat besar mencapai Rp90 miliar. Pertama telah dianggarkan melalui APBD 2020 dalam pos Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp65 miliar, kemudian APBD perubahan tahun 2020 Rp25 miliar hingga total anggaran Covid-19 mencapai Rp 90 miliar," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Sekretaris Fraksi PKB, Asep Muslim, Minggu (7/2).

Ia mengatakan, selama ini banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran penangganan covid-19 oleh Pemkab Tasikmalaya selama ini dan tidak sesuai dengan realisasinya. Ia mengakui sampai sekarang ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tasikmalaya belum menerima laporan secara detail terkait penggunaan dan tersebut.

"Anggaran tersebut tidak sesuai dengan realita di lapangan. Misalnya di beberapa lokasi keramaian seperti pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya mulai Singaparna, Manonjaya, Rajapolah, Karangnunggal dan Sukaratu, tidak ada upaya pencegahan Covid-19 seperti halnya tempat cuci tangan dan tak ada pembagian masker bagi pedagang," ujarnya.

"Kami meminta bahan laporan penggunaan anggaran Covid-19 tersebut dipakai kemana dan ini sebagai fungsi pengawasan DPRD, dan pengalokasian anggaran itu harus benar-benar digunakan. Saya, meminta agar BPK RI agar melakukan audit investigasi khusus terutama untuk penggunaan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya," tambahnya. (OL-15)