Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Jember, Jawa Timur resmi menetapkan pasangan nomor urut, 2 Hendy Siswanto-KH M Balya Firjaun sebagai pemenang Pilkada 2020. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan Hendy-Gus Firjaun sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 digelar Jumat (22/1).
"Hari ini kami, KPU Jember telah menetapkan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, yaitu pasangan nomor urut dua H Hendy Siswanto dan calon wakil bupati Gus Firjaun," ujar Ketua KPU Jember, M Syai'in.
Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Jember, Hendy-Gus Firjaun memperoleh suara sebanyak yaitu 489.794 atau 46,60 persen. Sementara , pasangan nomor urut satu yakni Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) meraup 328.729 suara atau 31,27 persen. Sedangkan pasangan nomor urut tiga Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (Salam-Ifan) memperoleh suara sebanyak 232.648 atau sekitar 22,13 persen.
Pascapenetapan tersebut, lanjut Syai'in pasangan terpilih akan melaksanakan pelantikan, namun KPU Jember sendiri hanya mengantarkan sampai proses penetapan saja, sedangkan untuk pelantikan dan pengankatan bupati terpilih merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bupati terpilih Hendy Siswanto menambahkan, pihaknya sangat bersukur dan berterimakaih kepada warga Jember yang sudah memberikan kepercayaan. "Hari ini kami terpilih, dan jelas kami menerima surat itu, kami semakin yakin memang masyarakat Jember memilih saya dan Gus Firjaun dan saya berterimakasih," tuturnya.
Sambil menunggu proses pelantikan, lanjut Hendy, dirinya akan menyiapkan sejumlah progam-progam prioritas serta berkonsolidasi dengan partai pengusung maupun partai non pengusung.
"Yang jelas kami setelah ini menunggu pelantikan, namun kami siap menunggu ini akan maksimalkan menyiapkan progam-progam dengan Gus Firjaun, dan konsolidasi dengan teman-teman dan berbagai partai, pengusung maupun yang lain, karena Jember ini adalah milik kita semuanya, dan kita harus bekerja bersama-sama," jelasnya. (OL-15)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved