Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SUDAH enam tahun sejak 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan Dermaga Peti Kemas Depapre, akhirnya dermaga itu akan beroperasi pada 24 Januari 2021.
“Ya, Dermaga Peti Kemas Depapre akan beroperasi pada 24 Januari 2021,” tegas Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1).
Menurut Mathius Awoitauw, dermaga ini akan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Untuk itu, pihak pemerintah Kabupaten Jayapura akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga kegiatan bongkar muat peti kemas dapat berjalan dengan baik.
Menurut penulusuran penulis, walaupun Dermaga Peti Kemas Depapre akan beroperasi pada 24 Januari nanti, tapi infrastruktur yang menunjang belum memadai. Katakan saja, rambu-rambu navigasi belum terpasang. Keamaman bawah laut belum terjamin, jalan Sentani – Depapre rusak parah, dan infrastruktur teknis lainnya.
Menanggapi rambu-rambu navigasi belum terpasang, pihak Dinas Perhubungan laut Provinsi Papua sudah memberikan jaminan kepada Bupati Jayapura, bahwa dalam tahun ini, semua perangkat navigasi untuk Dermaga Peti Kemas Depapre, akan dipasang.
Sementara itu, untuk keamanan bawah laut terutama keamanan dari sisa-sisa ranjau perang dunia kedua, Pihak TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal X Jayapura akan membantu melakukan survey atau penyisiran di bawah laut di sekitar perairan Teluk Tanah Merah.
“Untuk itu, Kami mengharpan pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membuat surat permohonan survey kepada pihak TNI Angkatan Laut. Selain survey di perairan Teluk Tanah Merah (Depapre), kami juga akan melakukan survey di Danau Sentani. Dua tempat ini perlu kami lakukan, karena Laut Depapre dan Danau Sentani pernah menjadi basis tentara sekutu pada saat Perang dua kedua,” ungkap Dan Lantamal X Jayapura, Lakasma TNI Yeheskiel Katiandagho, SE. MM kepada Wartawan di Dermaga Depapre.
Terkait infrastruktur jalan Kemiri – Depapre yang tidak layak untuk menunujang Dermaga Peti Kemas Depapre, Sekwilda Provinsi Papua, Doren Wakerwa mengatakan, Jalan menuju Dermaga Peti Kemas yaitu dari Kemiri – Depapre, merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pembangunan jalan itu. “Kami akan usahakan, supaya tahun ini, jalan Kemiri – Depapre sudah rampung,” kata Doren Wakerwa kepada Wartawan di Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1).
Tentang pentingnya Dermaga Peti Kemas Depapre, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw melansir pernyataan Presiden Joko Widodo saat pencanangan pada tahun 2015, bahwa Pembangunan dermaga peti kemas ini penting karena jarak 20 Km dari kawasan pelabuhan ini akan dibangun kawasan industri.
“Jadi ada terintegrasi pelabuhan dan kawasan industri,” kata Bupati mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo ketika meninjau Dermaga Depapre, Sabtu (30/4//2016).
Manfaat lainnya yang didapat dari pembangunan dermaga ini karena merupakan pelabuhan dalam maka barang-barang komoditas ekspor dari kawasan Papua tidak perlu dikirim melalui Makassar atau Surabaya. “Langsung ke negara-negara tujuan,” ucap Bupati melansir penegasan Presiden.
Dermaga Depapre seperti juga Pelabuhan Sorong akan menjadi dua pelabuhan besar yang ada di Papua. Pelabuhan peti kemas Depapre terletak di Teluk Tanah Merah yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. (Ian/OL-09)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Pemerintah menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
Segala aktivitas bongkar muat peti kemas di sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur, termonitor. Nomor peti kemas, pemilik, kapal pengangkut, dan segala hal terkait termonitor secara digital.
Yang perlu ditambah bukan kapal, melainkan dermaga yakni sekitar 2-5 pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menganggur agar bisa dimanfaatkan maksimal.
Masih banyak dermaga penyeberangan seperti tipe LCM yang tidak dilengkapi kolam pelabuhan, breakwater, dan fasilitas pemuatan modern seperti moving bridge.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved