Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLRES Bogor, Jawa Barat menentukan 83 checkpoint atau pos pemeriksaan demi mengawal kepatuhan terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021.
"Sebanyak 83 titik (checkpoint), jadi di setiap kecamatannya ada dua sampai tiga titik pemeriksaan," kata Kapolres Bogor AKB Harun usai patroli malam kepatuhan PPKM di Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (12/1).
Hal ini karena Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas, yakni 40 kecamatan dengan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa, atau terbanyak di Indonesia pada tingkat kabupaten/kota, katanya. Menurutnya, Kawasan Puncak, Cisarua menjadi wilayah yang fokus pemeriksaan, mengingat Jalur Puncak kerap kali ramai dikunjungi wisatawan, terlebih pada akhir pekan.
Kapolres menyebutkan bahwa masing-masing pos pemeriksaan tersebut diisi oleh petugas dari kepolisian, TNI, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang berkaitan.
"Kita selalu sama-sama Kodim, Satpol PP, dan lain-lain, sama-sama operasi dalam rangka menindak pelanggaran pada PPKM," kata Harun
Bupati Bogor Ade Yasin telah menetapkan PPKM di wilayahnya mulai 11-25 Januari 2021 melalui Keputusan Bupati (Kepbup) bernomor 433/14/Kpts/Per-UU/2021 tentang perpanjangan kedelapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (PSBB Pra-AKB). Beberapa aturan di dalamnya mengatur pusat perbelanjaan dan tempat makan wajib tutup pukul 19.00 WIB, dan mewajibkan perkantoran memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen.
Kemudian, membatasi kapasitas rumah ibadah 50 persen, membatasi kapasitas rumah makan hanya 25 persen layanan makan di tempat, serta melaksanakan sekolah secara daring atau online. (Ant/R-1)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung di smulasi yang merupakan bagian dari program Military to Military Connection (MtMC).
DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
Taman Budaya X Bogorun 2025 diharapkan akan menjadi tonggak baru dalam peta sport tourism nasional, menandai kebangkitan olahraga, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Bogor.
Selain untuk memeriksa ketersediaan bahan pangan, sidak juga demi memastikan barang yang beredar di pasaran sesuai standar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved