Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2021, sebelumnya disebutkan tidak mengalami kenaikan. Kini, dalam SK Gubernur Sumsel Nomor 720/KPTS/Disnakertran/2020 tanggal 15 Desember 2020 diterangkan bahwa UMP di Sumsel mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Ini merupakan surat keputusan terbaru yang ternyata adalah revisi atas keputusan Gubernur Sumsel Nomor 602/KPTS/Disnakertran/2020 tentang UMP 2021 yang sebelumnya ditetapkan Rp3.043.111.
Dalam keputusan baru ini, UMP dinaikkan menjadi Rp3.144.446, naik sebesar Rp101.335 atau setara dengan 3,33 persen. Di dalam SK terbaru Nomor 720 disebutkan, bahwa memperhatikan perkembangan tingkat inflansi, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Berita Acara tanggal 16 November 2020 mengusulkan kenaikan UMP Tahun 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta memperhatikan laju inflansi nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
Nilai UMP ini mulai berlaku di tahun 2021 dengan standar 7 jam kerja sehari atau 40 jam kerja seminggu. Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel menyesalkan dan menyayangkan keputusan Provinsi Sumsel yang menaikkan UMP tersebut.
Sikap ini dinilai menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap krisis yang dihadapi dunia usaha. "Kami sangat menyesalkan revisi ini. Pemerintah tidak peka, mengabaikan Surat Menaker No:11 dan juga memperberat beban krisis dunia usaha," dalih Ketua Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih, Rabu (16/12).
Ia menjelaskan, hampir semua dunia usaha terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu semua upaya harusnya dilakukan untuk menopang supaya bisa bertahan dan sebisa mungkin tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pihaknya berharap pemerintah cerdas dan bijak dengan mengeluarkan keputusan bahwa UMP 2021 tidak naik, namun dengan catatan ini menyesuaikan ada kata sepakat antara pengusaha dan para buruh.
"Dengan cara ini, semua bisa mendapat solusi terbaik. Dan solidaritas kita menghadapi Covid-19 tetap terjaga. Dunia usaha dapat bertahan dan buruh tidak sampai kehilangan pekerjaan," ucapnya. (OL-13)
Baca Juga: Tren Penurunan Covid di Kota Cirebon agar Dipertahankan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved