Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar kembali fokus pada tugas dan fungsi mereka.
"Pilkada tanggal 9 telah selesai. Kita seluruhnya, apalagi aparatur sipil negara dan honorer, tidak usah ikut-ikutan ya, biarlah mekanisme demokrasi atau politik itu berjalan dalam koridornya oleh lembaga resmi seperti KPU dan Bawaslu. Kita tidak usah memanas-manasi suasana dengan Facebook dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan itu. Tadi, saya diingatkan Bapak Wakil untuk mengingatkan kita semua, mari sudah selesai, kita sebagai aparat sipil negara mari kita jalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan kewenangan yang ada di tangan kita masing-masing," tegas Sekda, saat memimpin apel rutin di halaman apel kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (14/12).
Selanjutnya, Sekda menegaskan akan ada evaluasi besar-besaran di segala bidang termasuk kebijakan-kebijakan.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Pilkada Kalsel Langgar Protokol Kesehatan
Evaluasi didasari pada temuan lembaga pengawas yang ada di lingkungan pemerintah baik itu Inspektorat (APIP), BPK, BPKP, dan Ins pektorat Jenderal.
"Yang dievaluasi termasuk saya sebagai Sekda, Pimpinan OPD, Pejabat Eselon III dan IV termasuk honorer. Kita semua akan dievaluasi oleh pimpinan daerah. apa bentuk evaluasinya pimpinan daerah yang tahu, kita siap untuk dievaluasi," ujar Sekda.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan aparatur untuk tetap menaati protokol kesehatan karena, hingga saat ini, wabah covid-19 masih merebak di berbagai belahan dunia.
"Covid/korona, sampai detik ini, masih ada di Raja Ampat dan juga di belahan dunia lain. Sehingga, protokol kesehatan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh," pungkas Yusuf Salim. (OL-1)
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved