Komnas HAM Sebut Pilkada Kalsel Langgar Protokol Kesehatan

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah fakta dari proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya adalah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Hal itu dikemukakan Komisioner Komnas HAM Hairiansyah saat berada di Banjarmasin untuk FGD Pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020, beberapa
waktu lalu.

Menurutnya, berdasarkan pantauan pihaknya secara langsung, proses Pilkada di sejumlah daerah di Kalsel ditemukan sejumlah fakta.

"Tim Komnas HAM turun ke Kalsel untuk memantau Pilkada serentak 2020," ungkapnya.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang Berjalan Aman

Komnas HAM menemukan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah TPS yang dipantau.

"Mayoritas TPS belum melaksanakan prokes secara baik dan benar. Meski alat pelengkap dan pelindung diri, sering kali tidak digunakan secara baik, termasuk oleh petugas. Bahkan, ada yang tidak menggunakan masker," kata Hairiansyah.

Temuan lainnya adalah masih adanya kekurangan logistik Pilkada sehingga sempat mengganggu proses Pilkada. Komnas HAM juga menemukan rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih karena pengaruh kondisi cuaca buruk saat hari H pelaksanaan Pilkada.

Akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, Senin (14/12), mengatakan ada fenomena cukup menarik dari Pilkada Kalsel yaitu penurunan praktik politik uang.

"Ada peningkatan derajat kualitas demokrasi saat ini. Kampanye antipolitik uang memberikan efek proses demokrasi di masyarakat sudah mengalami pencerahan lebih baik ketimbang pilkada sebelumnya," tegasnya.

Pantauan Media Indonesia, hasil perhitungan suara real count di KPUD Kalsel antara paslon 01 petahana dan paslon 02 Denny Indrayana-Difriadi semakin ketat.

Hingga Senin (13/12) malam, perolehan suara petahana yang sebelumnya tertinggal mulai menyusul bahkan sempat mencapai angka sama-sama 50%. (OL-1)