Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Tengah mengklaim dua kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah yakni di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubenur Kalteng dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
"Pasangan di dua daerah yang kami usung bersama-sama dengan partai lainnya berdasarkan berbagai quick count maupun real count menunjukan bahwa kami berhasil unggul dan dapat diterima oleh masyarakat," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Arton Dohong dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/12) malam di Palangka Raya.
Menurur Arton semua sudah melihat berbagai hasil quick count yang disiarkan berbagai station TV. Dan bisa mengikuti hasil input cepat SIREKAP melalui situs KPU menunjukkan hasil yang sama.
"Hasilnya adalah bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi, yakni pasangan Sugianto Sabran- Edy Pratowo telah memperoleh mandat untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan real count yang kami lakukan, Pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo berhasil meraup suara sebanyak 51,89 %," ujarnya.
Pasangan ini unggul dari pasangan nomor urut satu yakni Ben Brahim S Bahat dan Ujang Iskandar dengan suara 48, 11 %.
Sementara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Hasil hitung cepat oleh Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwa Halikonor-Irawati yang diusung PDI Perjuangan beserta mitra koalisi akan memenangkan Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan perolehan suara 34 %.
"Berdasarkan hasil real count dari data C Hasil KWK yang dikumpulkan para saksi dari PDI Perjuangan, ternyata pasangan yang kami usung telah memperoleh amanah dari rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan datang," jelas Arton.
Dijelaskan Arton pihaknya menyadari bahwa ada perhitungan lain, baik quick count maupun real count yang berbeda hasilnya dengan tim PDIP lakukan. Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta kepada masyarakat Kalteng agar kembali bersatu usai pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 lalu.
"Pilkada telah selesai, saatnya masyarakat Kalteng bersatu, jangan sampai kita terpecah belah hanya karena terbawa suasana pilkada," ujarnya saat jumpa pers, Jumat sore (11/12) .
baca juga: Pilkada Rembang Memanas, Ada Tudingan Penggelembungan Suara
Sugianto Sabran juga mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang berusaha memperkeruh suasana yang saat ini masih kondusif, aman dan damai, terlebih kepada para pendukung yang ada di media sosial.
"Ademkan media sosial, Kita perlu membangun Kalteng ini agar lebih baik lagi secara bersama-sama,"ujarnya. (OL-3)
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved