Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Riau memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota di Riau berlangsung aman dan kondusif. Polisi juga masih menunggu hasil verifikasi dari Bawaslu Riau terhadap kasus dugaan politik uang di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
"Sejauh ini kondusifitas pilkada serentak di Riau terjaga. Tidak ada gangguan sejauh ini. Untuk dugaan politik uang di Indragiri Hulu, kami masih menunggu hasil verifikasi dari Bawaslu Riau," kata Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi usai pemantauan langsung pilkada serentak melalui dashboard Lancang Kuning Nusantara di Command Center Polda Riau, Rabu (9/12).
Agung menjelaskan, Polda Riau mengerahkan sedikitnya 4.556 personil Polri ditambah 620 dari TNI untuk pengamanan Pilkada serentak di 9 daerah di Riau. Adapun pada masing-masing daerah, pihaknya juga menyiagakan sebanyak satu pleton atau 30 personil Brimob Polda Riau.
"Sedangkan sebanyak 3.556 personil sudah berada di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari hasil pantauan dan koordinasi kepada personil di lapangan dan TPS, semuanya berlangsung baik," jelas Kapolda.
Ia menambahkan, penempatan personel di setiap TPS diatur sesuai dengan mekanisme dan tata tertib di KPPS. Semua petugas keamanan telah ditempatkan dengan baik. "Petugas jaga telah diatur dengan baik," tegas Agung.
Ia juga mengungkapkan, efektivitas penggunaan dashboard Lancang Kuning untuk Pilkada serentak. Sebelumnya aplikasi real time yang digagas Kapolda itu juga telah berhasil mengatasi Karhutla di Riau.
"Penggunaan dashboard Lancang Kuning telah berhasil menjaga proses pencoblosan pada hari ini. Selain itu, proses kampanye yang setiap titiknya bisa dipantau secara langsung," pungkas Agung. (R-1)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Ratusan titik panas atau hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terpantau tengah membara di Pulau Sumatra.
Pacu Jalur di Kuantan Singingi, Riau, bukan sekadar perlombaan dayung tradisional, melainkan festival budaya yang sarat makna sejarah, persatuan, dan ketangguhan.
Istilah "aura farming" tengah viral di media sosial, memicu perbincangan setelah video tarian Pacu Jalur ramai disebut memancarkan energi positif dan pesona kuat.
SATUAN Tugas (Satgas) Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Polda Riau dan Polres jajaran menangani 17 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan luas 68 hektare di 2025.
DUA tersangka kasus perambahan hutan seluas 143 hektare di Rokan Hulu Riau ditangkap.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved