Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK menambah wawasan tentang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng memberikan pelatihan kepada wartawan cetak dan elektronik di Kota Palangka Raya secara virtual, Kamis (26/11).
Journalist Class ini menurut Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, untuk menambah wawasan sehingga dalam penulisan untuk penyampaian informasi perkembangan perbankan saat ini tidak keliru.
"OJK tetap melakukan pengawasan terhadap perputaran juga perkembangan perbankan di Kalimantan Tengah supaya masyarakat tidak terjebak dalam sebuah iming-iming yang dijanjikan dengan tidak bertanggungjawab," jelas Otto.
Selain itu, harap Otto agar media massa sesuai dengan peranannya dapat memberikan informasi seputar kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK kepada masyarakat terutama di masa pandemi.
Pemateri dalam Journalist Class adalah Peneliti Senior di STIE Perbanas Surabaya , Prof. Abdul Mongit dan juru bicara OJK RI, Sekar Putih Djarot. (OL-13)
Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Safir Bengkulu
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved