Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK menambah wawasan tentang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng memberikan pelatihan kepada wartawan cetak dan elektronik di Kota Palangka Raya secara virtual, Kamis (26/11).
Journalist Class ini menurut Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, untuk menambah wawasan sehingga dalam penulisan untuk penyampaian informasi perkembangan perbankan saat ini tidak keliru.
"OJK tetap melakukan pengawasan terhadap perputaran juga perkembangan perbankan di Kalimantan Tengah supaya masyarakat tidak terjebak dalam sebuah iming-iming yang dijanjikan dengan tidak bertanggungjawab," jelas Otto.
Selain itu, harap Otto agar media massa sesuai dengan peranannya dapat memberikan informasi seputar kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK kepada masyarakat terutama di masa pandemi.
Pemateri dalam Journalist Class adalah Peneliti Senior di STIE Perbanas Surabaya , Prof. Abdul Mongit dan juru bicara OJK RI, Sekar Putih Djarot. (OL-13)
Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Safir Bengkulu
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved