Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
TIM Hukum Koalisi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Rusdy Mastura - Ma'mun Amir telah melayangkan laporan terhadap pasangan nomor urut 1 Hidayat Lamakarate - Bartholomeus Tandigala terkait dugaan adanya SARA dan penyalahgunaan fasilitas negara.
Karenanya Tim Hukum Rusdy - Ma'mun meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dapat memproses semua laporan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 2020 dengan tegas dan serius.
Ketua Tim Hukum Koalisi Rusdy - Ma'mun Adhy Mallewa mengatakan, pihaknya menginginkan agar Bawaslu Sulteng dapat dengan serius memproses laporan yang telah dilayangkannya. Karenanya dia bertekad akan mengawal setiap laporan supaya Bawaslu dapat memberikan hasil yang maksimal.
"Kita berharap penegasan kepada Bawaslu untuk memproses ini secara serius. Kami tidak akan tinggal diam untuk mengontrol dan mengawasi dua laporan tersebut," tegas Adhy Mallewa, di Kantor Bawaslu Sulteng, Kota Palu, Rabu (25/11)
Dia mengungkapkan, dugaan pelanggaran SARA dan penyalahgunaan fasilitas negara yang dilakukan Hidayat - Bartho selama masa kampanye. Menurutnya Paslon nomor urut 1 telah melanggar UUD Pilkada No. 10 Tahun 2016 pasal 69 huruf i terkait berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
"Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, setelah itu kita tunggu Bawaslu melakukan proses lebih lanjut. Karena kami bukan cuma mengawasi unsur yang sedang diprosesi hukum saja," sambungnya.
Lebih lanjut Adhy mengungkapkan, dalam mengawal setiap proses laporan yang sedang berjalan di Bawaslu. Tim Hukum Koalisi Rusdy - Ma'mun telah membagi tim untuk melakukan pengawasan di beberapa sektor.
"Tim hukum kita membagi tim ada yang melakukan pengontrolan melalui media. Bahkan ada yang langsung kepada lembaga ini untuk menanyakan setiap saat bagaimana hasil laporan kami," ucapnya.
Untuk itu Adhy menegaskan siap untuk memberikan bukti - bukti pelengkap bila memang diperlukan Bawaslu. Dengan begitu nantinya Bawaslu dapat melihat duduk persoalannya secara jelas dan luas sehingga bisa memberikan keputusan yang terbaik.
"Kami siap memberikan semua kebutuhan pembuktian. Apapun yang dibutuhkan untuk pembuktian kami siap karena tim sangat serius apapun yang terjadi kami mengontrol berjalannya Pilgub ini," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPU Minta Anak Muda Jadi Pemilih Rasional
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved