JAJARAN Kepolisian Resor (Polres) Limapuluh Kota membubarkan resepsi pernikahan anak Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota, Joni Amir, di gedung serbaguna Politeknik Pertanian Payakumbuh, Minggu (22/11). Kasus ini terus didalami kepolisian.
"Dari hasil pemeriksaan nanti, jika terpenuhi unsur minimal dua alat bukti, kami akan masuk, bisa dipidana atau minimal sanksi administrasi. Dia kan pegawai punya atasan bupati," bilang Kapolres Limapuluh Kota Ajun Komisaris Besar Trisno Eko, Minggu (22/11).
Yang dilakukan oleh Joni dengan menggelar resepsi pernikahan anaknya tidak patut sama sekali. Pasalnya sudah ada larangan pemerintah dengan pemberlakuan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru. Pada acara pernikahan ini, tenda BNPB pun tampak ikut meramaikan.
Trisno mengatakan, resepsi pernikahan yang digelar Joni tak mengantongi izin dari kepolisian. Apalagi dia menegaskan, di masa pandemi ini izin keramaian memang tidak pernah dikeluarkan.
Ia pun mengaku sudah melarang Joni untuk menggelar acara pernikahan anaknya pada 27 Oktober lalu. Saat itu, Joni mendatanginya untuk memberi tahu agenda tersebut.
"Saya kasih arahan, agar tidak diselenggarakan resepsi pernikahan anak. Silakan laksanakan akad nikah. Sudah itu syukuran kecil. Kedatangannya itu ada dalam buku tamu kita," paparnya.
Saat ini, Trisno mengatakan, pihaknya masih mendalami kejadian itu. Pihaknya sudah memeriksa pihak bersangkutan, terutama keluarga.
Ke depan pihaknya melakukan pemanggilan kepada pihak katering dan penyedia gedung. "Statusnya (Kalaksa BPBD Limapuluh Kota Joni) masih diduga melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan terkait pecegahan penanganan covid-19," katanya.
"Semalam juga kami membubarkan acara pernikahan di Guguak. Selama ini juga sudah banyak acara kami bubarkan," tandasnya. Joni yang coba diminta keterangannya, belum merespons sejauh ini. (OL-14)
