Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SIDANG vonis terhadap terdakwa Gede Ari Astina atau Jerinx, personel Grup SID Bali, kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi.
Dalam vonisnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun dua bulan atau 14 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider satu bulan kurungan kepada I Gede Ari Astina. Majelis hakim menilai jika terdakwa Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu.
"Menyatakan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau antargolongam," ujar Ketua Majelis Hakim.
Aturan yang dilanggar ialah Pasal 27 dan 28 UU ITE dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun 2 bulan, denda Rp10 juta, subsider satu bulan kepada terdakwa I Gede Ari Astina," katanya. Masa hukuman terdakwa dikurangi masa penahanan selama kasus berjalan. Hakim juga memutuskan jika terdakwa tetap ditahan. Vonis yang diterima drummer SID ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni tiga tahun.
Kasus ini bermula pada Agustus 2020 ketika menulis IDI kacung WHO di akun media sosial Instagram. Jerinx menyebutkan IDI selalu tunduk dengan apapun putusan WHO berkaitan dengan pandemi covid-19. Mendengar vonis tersebut, Jerinx langsung tertunduk dan meneteskan air mata. Ia tidak menyangka kalau vonis yang dijatuhkan sangat berat.
Majelis hakim mempersilakan jaksa dan penasihat hukum untuk berpikir selama satu pekan untuk menerima atau banding atas vonis itu. Jerinx mengatakan pihaknya masih berpikir untuk mengajukan banding atau tidak.
"Setelah konsultasi, kami berpikir dulu (langkah hukum banding)," ujar Jerinx. Koordinator Jaksa Penuntut Umum Otong Hendra Rahayu juga menyatakan berpikir dulu akan banding atau tidak.
Penasihat hukum Jerinx, I Wayan Gendo Suardana, menjelaskan sesungguhnya saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU sudah meringankan Jerinx. Sebab dalam penjelasan, tudingan tersebut sama sekali bukan merupakan penghinaan, apalagi ditujukan kepada kelompok atau organisasi tertentu.
Sementara masih ada kebaikan yang dilakukan terdakwa yang sudah dirasakan oleh masyarakat umum. Itulah seharusnya menjadi pertimbangan vonis majelis hakim dan seharusnya Jerinx dibebaskan dari semua tudingan yang ada. (OL-14)
Pada kasus ekstrem, berbagai ujaran kebencian dapat berujung pada aksi genosida atau pembunuhan massal yang disengaja dan sistematis terhadap suatu kelompok.
Snoop Dogg merespons kebencian yang diterimanya setelah tampil di acara Inauguration Ball Presiden Donald Trump melalui sebuah video Instagram.
PENTING meningkatkan kesadaran tentang bahaya ujaran kebencian dan diskriminasi di media sosial.
Sebagai prinsip moral yang memandu perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital, etika sangat penting karena dapat menciptakan ruang digital yang positif dan aman.
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenti mengingatkan bahwa DIY termasuk dalam daerah yang memiliki kerawanan pemilu.
Festival Komunitas Informasi Masyarakat (KIMFest) dapat menjadi penetralisir kesimpangsiuran informasi pada masa Pilkada Serentak 2024.
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved