KETUA Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra mengusulkan DPRD mengagendakan untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di empat kabupaten penyelenggara di Maluku.
Pasalnya, agenda pengawasan dianggap penting untuk dilakukan, karena Fraksi Pembangunan Bangsa menginginkan, demokrasi tumbuh berkembang secara sehat.
"Maka seluruh instrumen yang berkepentingan langsung, hendaknya melakukan peran dan fungsi sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Mumin dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).
Baca juga : Ribuan Warga Wonosobo Terancam Kehilangan Hak Pilih
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut mengaku, sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait pengawasan pilkada di empat kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
"Ada banyak agenda yang berubah dari tradisi sebelumnya, akibat pandemi Covid-19. Ini juga berkaitan dengan kebijakan penggunaan anggaran. Jadi, sampai hari ini belum ada pembahasan soal agenda pembahasan pilkada," tandas Sairdekut.
Untuk diketahui, empat kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yakni, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel). (RO/OL-7)
