Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra mengusulkan DPRD mengagendakan untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di empat kabupaten penyelenggara di Maluku.
Pasalnya, agenda pengawasan dianggap penting untuk dilakukan, karena Fraksi Pembangunan Bangsa menginginkan, demokrasi tumbuh berkembang secara sehat.
"Maka seluruh instrumen yang berkepentingan langsung, hendaknya melakukan peran dan fungsi sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Mumin dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).
Baca juga : Ribuan Warga Wonosobo Terancam Kehilangan Hak Pilih
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut mengaku, sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait pengawasan pilkada di empat kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
"Ada banyak agenda yang berubah dari tradisi sebelumnya, akibat pandemi Covid-19. Ini juga berkaitan dengan kebijakan penggunaan anggaran. Jadi, sampai hari ini belum ada pembahasan soal agenda pembahasan pilkada," tandas Sairdekut.
Untuk diketahui, empat kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yakni, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel). (RO/OL-7)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved