Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang memastikan seluruh tahapan penyelenggaran Pilgub 2020 menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
"Seluruh proses tahapan Pilgub selalu memperhatikan protokol kesehatan," ujar Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana, Selasa (10/11).
Menurut Atika, KPU Kota Padang, sambungnya telah menyiapkan tata cara pencoblosan pada saat Pilkada nanti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Seperti petugas TPS memastikan tidak ada penumpukan pemilih di TPS, petugas TPS, pengawas, saksi memakai masker, pelindung wajah, memakai sarung tangan. Lalu melakukan disinfektan TPS, cek suhu tubuh dan menyediakan tempat cuci tangan.
"Kemudian pada saat pencoblosan nanti kita menggunakan tinta tetes atau semprot, tidak bersalaman dan paku yang digunakan untuk mencoblos akan disemprot secara berkala," tutur Atika.
Atika menyebut, Pilkada 2020 ini akan menjadi Pemilu yang sangat penting, karena pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid- 9. Makanya, penerapan protokol kesehatan yang ketat itu dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster penularan Covid-19 pada Pilgub 2020. (OL-13)
Baca Juga: Kesadaran Masyarakat akan Prokes Dinilai masih Kurang
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved