Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SEBULAN menjelang pemilihan kepala daerah di Gunungkidul, warga diminta berhati-hati memilih pemimpin. Perlu melihat rekam jejak dan reputasi seluruh kontestan, termasuk partai pengusungnya. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, di Gunungkidul, Minggu (8/11).
Legislatif dari Daerah Pemilihan DIY yang akrab disapa mBah Bardi ini mengemukakan, paslon dan partai pengusungnya adalah satu paket. Maka menilai kandidat harus sepaket. Sejauh ini sepak terjang Partai NasDem di Gunungkidul semakin dipercaya masyarakat hingga meraih 9 Kursi DPRD Kabupaten dan 2 Kursi DPRD Provinsi.
Capaian ini, ujarnya, membuat NasDem mampu mengusung sendiri Pasangan Nomor Urut 2, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. Mbah Bardi berharap, pilihan masyarakat adalah Immawan-Martanti agar aspirasi yang disampaikan tegak lurus hingga ke pusat.
"Misalnya (Desa) Semoyo ingin pembangunan jalan atau ingin jaringan internetnya bagus, nanti akan lebih mudah kalau bupatinya dari Partai NasDem. Bupati NasDem dikawal oleh 9 kursi DPRD dari NasDem, lalu akan dibantu oleh 2 kursi DPRD Provinsi dari NasDem. Dan tentunya saya di pusat akan memastikan aspirasinya sudah sejauh mana," kata Subardi.
Dalam kunjungannya di Desa Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul itu, Subardi menambahkan selain reputasi Partai NasDem, aspirasi tegak lurus akan menjadikan pembangunan berbasis kemasyarakatan.
"Kalau paslon nomor 2 menang, saluran aspirasinya kuat, tegak lurus hingga ke pusat. Apa yang diinginkan masyarakat akan lebih mudah dan cepat diwujudkan. Apalagi saya punya banyak program dengan pemerintah pusat untuk pembangunan di Dapil," Subardi menambahkan.
Subardi mengingatkan masyarakat agar tidak salah pilih, apalagi banyak kontestan Pilkada yang menghalalkan segala cara untuk menang, termasuk dengan politik uang. Menurutnya, sejak awal NasDem menolak koalisi karena di dalamnya memuat transaksional.
"Kalau sejak awal sudah cacat, ke belakang juga cacat. Hati-hati jangan asal pilih," jelasnya.
Gagasan aspirasi yang tegak lurus harus dimanfaatkan dengan cara memenangkan pasangan Immawan-Martanty. Keduanya, menurut Mbah Bardi memiliki pengalaman, kemampuan dan tidak pernah cacat moral.
baca juga: Sri Muslimatun Ajak Warga Lereng Merapi Ikut Anjuran Pemerintah
"Pak Imm (Immawan Wahyudi) orangnya baik, sederhana, berpengalaman, punya gagasan luar biasa, dan 10 tahun jadi Wakil Bupati berhasil angkat pariwisata Gunungkidul, sektor pertanian juga surplus jadi lumbung pangan di DIY. Bu Tanty juga baik, peduli dan satu-satunya kontestan perempuan. Jangan ditanya urusan kemanusiaan, beliau sangat konsen sejak dulu," tutur Ketua DPW NasDem DIY itu.
Subardi yakin, gagasan ini akan menjadikan Pilkada lebih baik dari sekedar pesta demokrasi biasa.
"Inilah pentingnya aspirasi tegak lurus agar Pilkada berjalan efektif. Masyarakat harus berdemokrasi dengan cerdas agar pembangunan lebih tertata," pungkasnya. (OL-3)
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved