Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBULAN menjelang pemilihan kepala daerah di Gunungkidul, warga diminta berhati-hati memilih pemimpin. Perlu melihat rekam jejak dan reputasi seluruh kontestan, termasuk partai pengusungnya. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, di Gunungkidul, Minggu (8/11).
Legislatif dari Daerah Pemilihan DIY yang akrab disapa mBah Bardi ini mengemukakan, paslon dan partai pengusungnya adalah satu paket. Maka menilai kandidat harus sepaket. Sejauh ini sepak terjang Partai NasDem di Gunungkidul semakin dipercaya masyarakat hingga meraih 9 Kursi DPRD Kabupaten dan 2 Kursi DPRD Provinsi.
Capaian ini, ujarnya, membuat NasDem mampu mengusung sendiri Pasangan Nomor Urut 2, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. Mbah Bardi berharap, pilihan masyarakat adalah Immawan-Martanti agar aspirasi yang disampaikan tegak lurus hingga ke pusat.
"Misalnya (Desa) Semoyo ingin pembangunan jalan atau ingin jaringan internetnya bagus, nanti akan lebih mudah kalau bupatinya dari Partai NasDem. Bupati NasDem dikawal oleh 9 kursi DPRD dari NasDem, lalu akan dibantu oleh 2 kursi DPRD Provinsi dari NasDem. Dan tentunya saya di pusat akan memastikan aspirasinya sudah sejauh mana," kata Subardi.
Dalam kunjungannya di Desa Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul itu, Subardi menambahkan selain reputasi Partai NasDem, aspirasi tegak lurus akan menjadikan pembangunan berbasis kemasyarakatan.
"Kalau paslon nomor 2 menang, saluran aspirasinya kuat, tegak lurus hingga ke pusat. Apa yang diinginkan masyarakat akan lebih mudah dan cepat diwujudkan. Apalagi saya punya banyak program dengan pemerintah pusat untuk pembangunan di Dapil," Subardi menambahkan.
Subardi mengingatkan masyarakat agar tidak salah pilih, apalagi banyak kontestan Pilkada yang menghalalkan segala cara untuk menang, termasuk dengan politik uang. Menurutnya, sejak awal NasDem menolak koalisi karena di dalamnya memuat transaksional.
"Kalau sejak awal sudah cacat, ke belakang juga cacat. Hati-hati jangan asal pilih," jelasnya.
Gagasan aspirasi yang tegak lurus harus dimanfaatkan dengan cara memenangkan pasangan Immawan-Martanty. Keduanya, menurut Mbah Bardi memiliki pengalaman, kemampuan dan tidak pernah cacat moral.
baca juga: Sri Muslimatun Ajak Warga Lereng Merapi Ikut Anjuran Pemerintah
"Pak Imm (Immawan Wahyudi) orangnya baik, sederhana, berpengalaman, punya gagasan luar biasa, dan 10 tahun jadi Wakil Bupati berhasil angkat pariwisata Gunungkidul, sektor pertanian juga surplus jadi lumbung pangan di DIY. Bu Tanty juga baik, peduli dan satu-satunya kontestan perempuan. Jangan ditanya urusan kemanusiaan, beliau sangat konsen sejak dulu," tutur Ketua DPW NasDem DIY itu.
Subardi yakin, gagasan ini akan menjadikan Pilkada lebih baik dari sekedar pesta demokrasi biasa.
"Inilah pentingnya aspirasi tegak lurus agar Pilkada berjalan efektif. Masyarakat harus berdemokrasi dengan cerdas agar pembangunan lebih tertata," pungkasnya. (OL-3)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved