Warga Berdoa agar Wali Kota Tasikmalaya Tabah Jalani Proses Hukum

PULUHAN warga bersama ulama menggelar doa bersama di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Mereka berdoa agar Wali Kota Budi Budiman yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tabah selama menjalani proses hukum.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Bustomi mengatakan, doa merupakan ikhtiar masyarakat untuk memberi dukungan kepada Wali Kota Budiman.

"Dinamika politik yang terjadi, ini bagian dari ikhtiar spiritual agar Wali Kota dan keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan terutama dalam menjalani proses hukum. Kami tidak dalam kapasitas mencampuri proses hukum yang sedang berjalan tapi sebagai sesama warga hanya memberikan dukungan moril kepada Budi Budiman," ujar KH Aminudin, Jumat (30/10).

Aminudin meminta agar masyarakat tidak gaduh dalam merespon penahanan Wali Kota Tasikmalaya oleh KPK. Dalam proses hukum ini agar aparat penegak hukum bisa bijak dan adil dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengatakan, melalui doa bersama ini masyarakat hanya memberikan dukungan moril pada Budiman yang ditahan KPK dan proses hukum yang dijalani dapat berjalan lancar termasuk suasana di Kota Tasikmalaya tetap kondusif.

"Kami semua prihatin dengan musibah yang menimpa pak wali kota, termasuk kami di birokrasi dan Pak Sekda serta seluruh ASN sama-sama berdoa bersama agar Allah SWT memberikan keadilan dan tidak ada lagi kegaduhan pascapenahanan pak Budiman," ungkap Muhammad Yusuf.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pada 23 Oktober lalu, dia telah ditetapkan tersangka sejak 26 April 2019. Budiman diduga memberikan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018, sebesar Rp700 juta pada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 23 Oktober 2020 hingga 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kavling C1. (OL-13)

Baca Juga: KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya