CALON WAKIL Bupati Sleman nomor urut 2, Amin Purnama menegaskan komitmennya akan menghadirkan birokrasi yang berbasis digital. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
"Program ini nantinya akan diwujudkan di bawah payung Peraturan Daerah yang akan merevisi atau mengatur ulang konsep birokrasi dan perizinan," kata Amin Purnama, Rabu (28/10).
Perda yang akan digagasnya meliputi dua hal, yakni perizinan dan pelayanan masyarakat.
"Saya diskusi dengan banyak pakar pemerintahan daerah, bahwa semua perizinan yang sifatnya kewenangan Pemda, dapat dirombak dengan konsep birokrasi yang melayani. Nantinya, program ini akan berbasis digital," kata Amin di sela kunjungannya di Dusun Seyegan, Kalurahan Margokaton, Kepanewon Seyegan.
Dalam Pilkada 9 Desember mendatang, Amin Purnama berpasangan dengan Sri Muslimatun. Pasangan dengan sebutan MuliA ini diusung Partai NasDem, Partai Golkar dan PKS. Amin Purnama yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman mengaku optimistis, bila nanti ia bersama Cabup Sri Muslimatun terpilih, gagasannya akan diterima oleh seluruh anggota DPRD.
"Kalau untuk kepentingan masyarakat, saya yakin program ini akan didukung DPRD," ujarnya.
Saat ini Kabupaten Sleman baru memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berdiri sejak bulan Mei 2019. Namun, keberadaan MPP belum maksimal karena hanya bertumpu pada satu tempat, yakni di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu. Menurut Amin, program birokrasi yang melayani akan merevitalisasi MPP dengan cara memperbanyak di berbagai tempat.
"Program birokrasi yang melayani akan merevitalisasi MPP. Nantinya perizinan yang sifatnya harus tatap muka bisa datang di banyak tempat. Namun yang sifatnya administrasi, cukup via online. Seluruh dokumen tinggal diunggah tanpa perlu datang," ujar mantan pengacara publik di kantor LBH Yogyakarta ini.
baca juga: Gus Muhdlor-Subandi Siap Cetak 100 MIllenial Preneur Baru
Ia mengakui jika program ini terinspirasi dari pelayanan di DKI Jakarta. Namun demikian, ia menegaskan nantinya akan menyempurnakan dengan cara pengaturan jangka waktu.
"Harus ada jangka waktunya. Jangan sampai birokrasi yang melayani bisa diterapkan tapi berjalan lama. Ini kan tidak praktis. Nah, semua program ini akan diatur di dalam Perda," pungkasnya. (OL-3)
