Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyatakan 10 dari 23 Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020 belum mendapatkan peralatan rapid test. KPU Sumut telah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
"Kami telah melaporkan kepada Gubernur tentang adanya kendala penyediaan alat rapid test untuk petugas KPPS di 10 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada," ungkap Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Senin (26/10).
Kesepuluh KPPS yang belum mendapat rapid test kit tersebut adalah Kabupaten Samosir, Pakpak Bharat, Nias Barat, Toba, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Kota Tanjungbalai. KPU Sumut khawatir keterlambatan atau bahkan ketiadaan rapid test kit tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pilkada di daerah yang bersangkutan. Hal itu karena rapid test merupakan kebutuhan penting bagi para anggota KPPS dalam pemenuhan protokol kesehatan saat bertugas.
KPU Sumut sudah menyiapkan 17.163 anggota KPPS untuk 23 kabupaten/kota pelaksana pilkada pada tahun ini. Berdasarkan peraturan KPU, semua anggota KPPS wajib menjalani pemeriksaan rapid test sebelum menjalankan tugasnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Herdensi menjelaskan, pengadaan alat rapid test dibiayai KPU RI yang anggarannya disalurkan ke masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada. Pengadaannya pun kemudian dikerja samakan dengan rumah sakit-rumah sakit daerah (RSUD).
Namun RSUD di kesepuluh daerah tersebut tidak memiliki stok alat rapid test. Apakah tidak memiliki sama sekali, atau tidak tersedia dengan jumlah yang memadai.
Sebenarnya, lanjut dia, bila RSUD memang mengalami kondisi tersebut pemda memungkinkan untuk bekekerja sama dengan rumah sakit swasta atau pihak ketiga. Yang penting, peralatan tersebut perlu diadakan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengungkapkan, mengakui bahwa sampai dengan akhir pekan lalu masih ada 10 daerah di provinsinya belum menyediakan alat rapid test untuk KPPS. "Kami sedang mencari akar masalahnya apa. Kalau menurut saya masalahnya hanya komunikasi saja," kata dia. (R-1)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved