Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018, Jumat (23/10) sore. Budi Budiman ditahan setelah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua tim pengacara Wali Kota Tasikmalaya BBD, Bambang Lesmana, mengatakan, setelah pengumuman penahanan di Rutan KPK, kliennya memberi pesan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk kiai, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh kalangan masyarakat untuk tetap melanjutkan pembangunan.
"Pesan dari Pak Budi agar seluruh pembangunan harus tetap diteruskan dalam segala bidang. Nanti Wali Kota Tasikmalaya harus diganti oleh yang lain. Tapi beliau berpesan pembangunan jangan berhenti sampai di sini, harus tetap berjalan," katanya, Sabtu (24/10).
Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya tak lain untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Budi berdalih pembangunan yang selama ini dilakukan sebagai jerih payah untuk masyarakat dan bukan untuk pribadinya.
"Klien kami itu tidak sepeser pun melakukan korupsi. Budi Budiman selama ini mengajukan DAK untuk membangun Kota Tasikmalaya. Dia juga terus menerus menyampaikan supaya pembangunan jangan berhenti dan tetap berjalan," ujarnya.
Kliennya juga meminta doa dan dukungan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya agar senantiasa memberikannya kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukumnya. Kliennya berharap perkara yang menimpa dirinya dapat cepat selesai dan bisa bebas dari dugaan korupsi yang selama ini disangkakan oleh KPK.
"Saya juga mendapat pesan dari sejumlah tokoh ulama di Kota Tasikmalaya untuk tidak kendur dalam memperjuangkan Pak Budi. Kami akan terus berjuang yang terbaik demi membela klien yang saat ini telah ditahan di ruang tahanan KPK," paparnya. (OL-14)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved