Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018, Jumat (23/10) sore. Budi Budiman ditahan setelah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua tim pengacara Wali Kota Tasikmalaya BBD, Bambang Lesmana, mengatakan, setelah pengumuman penahanan di Rutan KPK, kliennya memberi pesan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk kiai, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh kalangan masyarakat untuk tetap melanjutkan pembangunan.
"Pesan dari Pak Budi agar seluruh pembangunan harus tetap diteruskan dalam segala bidang. Nanti Wali Kota Tasikmalaya harus diganti oleh yang lain. Tapi beliau berpesan pembangunan jangan berhenti sampai di sini, harus tetap berjalan," katanya, Sabtu (24/10).
Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya tak lain untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Budi berdalih pembangunan yang selama ini dilakukan sebagai jerih payah untuk masyarakat dan bukan untuk pribadinya.
"Klien kami itu tidak sepeser pun melakukan korupsi. Budi Budiman selama ini mengajukan DAK untuk membangun Kota Tasikmalaya. Dia juga terus menerus menyampaikan supaya pembangunan jangan berhenti dan tetap berjalan," ujarnya.
Kliennya juga meminta doa dan dukungan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya agar senantiasa memberikannya kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukumnya. Kliennya berharap perkara yang menimpa dirinya dapat cepat selesai dan bisa bebas dari dugaan korupsi yang selama ini disangkakan oleh KPK.
"Saya juga mendapat pesan dari sejumlah tokoh ulama di Kota Tasikmalaya untuk tidak kendur dalam memperjuangkan Pak Budi. Kami akan terus berjuang yang terbaik demi membela klien yang saat ini telah ditahan di ruang tahanan KPK," paparnya. (OL-14)
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
KPK sudah berkali-kali menanyakan pengembangan kasus pencucian uang Setnov di Bareskrim. Saat ini, eks Ketua DPR itu sudah menghirup udara bebas usai mendapatkan kebebasan bersyarat.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved