Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018, Jumat (23/10) sore. Budi Budiman ditahan setelah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua tim pengacara Wali Kota Tasikmalaya BBD, Bambang Lesmana, mengatakan, setelah pengumuman penahanan di Rutan KPK, kliennya memberi pesan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk kiai, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh kalangan masyarakat untuk tetap melanjutkan pembangunan.
"Pesan dari Pak Budi agar seluruh pembangunan harus tetap diteruskan dalam segala bidang. Nanti Wali Kota Tasikmalaya harus diganti oleh yang lain. Tapi beliau berpesan pembangunan jangan berhenti sampai di sini, harus tetap berjalan," katanya, Sabtu (24/10).
Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya tak lain untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Budi berdalih pembangunan yang selama ini dilakukan sebagai jerih payah untuk masyarakat dan bukan untuk pribadinya.
"Klien kami itu tidak sepeser pun melakukan korupsi. Budi Budiman selama ini mengajukan DAK untuk membangun Kota Tasikmalaya. Dia juga terus menerus menyampaikan supaya pembangunan jangan berhenti dan tetap berjalan," ujarnya.
Kliennya juga meminta doa dan dukungan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya agar senantiasa memberikannya kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukumnya. Kliennya berharap perkara yang menimpa dirinya dapat cepat selesai dan bisa bebas dari dugaan korupsi yang selama ini disangkakan oleh KPK.
"Saya juga mendapat pesan dari sejumlah tokoh ulama di Kota Tasikmalaya untuk tidak kendur dalam memperjuangkan Pak Budi. Kami akan terus berjuang yang terbaik demi membela klien yang saat ini telah ditahan di ruang tahanan KPK," paparnya. (OL-14)
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved