Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menyambut kehadiran Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Abhan, beserta rombongan dalam kunjungannya ke Bangka Belitung.
Dalam suasana kekeluargaan, Gubernur Erzaldi membawa para undangan menikmati hidangan khas Babel di Rumah Makan Gale-gale sambil beramah-tamah, Jumat (25/9).
Selepas jamuan makan siang, Gubernur Erzaldi membawa tamu beserta rombongan menuju Ruang Pantai Pasir Padi di Kantor Gubernur Babel guna menghadiri deklarasi pemilu kepala daerah (pilkada) yang damai, berintegritas, dan patuh pada protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020.
Dalam pertamuan itu, Ketua KPU Babel Davitri menjelaskan bahwa padal 23 september 2020 yang lalu sudah ditetapkan sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati se-Provinsi Babel. Nomor urut pasangan calon pun sudah ditetapkan KPU. Masa kampanye yang dimulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 diharapkan berjalan tertib.
Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati di empat kabupaten tersebut, beberapa waktu lalu juga telah menandatangani pakta integritas terkait komitmen melaksanakan pilkada dan kampanye dengan menggunakan protokol Covid-19.
Saat ini KPU Pusat telah mengatur regulasi terkait pelaksanaan pilkada 2020 PKPU No 13 tahun 2020 dikeluarkan oleh KPU RI untuk memenuhi standar protokol Covid-19 di antaranya, segala konser dilarang, sedangkan pertemuan tatap muka dibatasi hanya sebanyak 50 orang.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kajati I Made Suarnawan mengatakan penandatanganan antara Kapolda Provinsi Babel, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kajati Kepulauan Bangka Belitung terkait pelaksanaan pada pilkada. Apabila terjadi pelanggaran akan ditangani oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tingkat provinsi.
“Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, mudah-mudahan tidak terjadi, seandainya ada pelanggaran akan ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu di tingkat provinsi, namun pelaksanaan persidangannya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan,” ungkap I Made.
Sebagai penegak hukum, pihak Kejaksaan sepatutnya untuk bersikap netral tanpa memihak kepada siapa pun. Ketua Kajati Babel pun berpesan kepada para Kajari di masing-masing daerah harus bersikap netral dan sesuai dengan instruksi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Selain itu, imbauan juga disampaikan agar mengedukasi masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada mengingat tidak menutup kemungkinan pada masa pilkada ini akan menimbulkan penyebaran virus dengan klaster baru.
“Kami mengharapkan sama-sama kita mengedukasi masyarakat mulai dari keluarga, kemudian ke RT/RW, desa, lurah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan mudah-mudahan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar dan aman,” ungkapnya.
Tampak hadir Danrem 045 Garuda Jaya M. Jangkung Widyanto, Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Kajati I Made Suarnawan, Kepala Kesbangpol Babel, Kepala Bappeda Babel, dan seluruh Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda). (OL-09)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved