KEPUTUSAN perubahan nama Bandar Udara Sentani, Jayapura menjadi Bandar Udara Theys Elluay sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut dihasilkan melalui pertemuan terbatas antara Dinas Perhubungan Provinsi Papua, DPR Provinsi Papua dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Kamis (24/9).
Anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir yang ikut dalam pertemuan tersebut menegaskan, pihaknya menyampaikan keputusan Pemerintah Provinsi Papua yang sudah disepakati bersama DPR Provinsi Papua dan keluarga untuk mengubah nama Bandar Udara Sentani menjadi Bandar Udara Theys Elluay.
"Dan dari pertemuan tadi pihak Kementerian Perhubungan menyambut baik dan segera memberikan persetujuan karena rencana peresmiannya juga sudah disepakati yaitu tanggal 20 Oktober 2020 yang akan datang bersamaan dengan peresmian Stadion Papua Bangkit yang akan digunakan untuk PON 2021 nanti," kata Boy.
Ia menjelaskan, keputusan memberi nama Theys Eluay sebagai nama Bandar Udara Sentani merupakan bentuk penghargaan orang Papua pada sosok Theys yang adalah pahlawan pejuang bagi orang Papua sekaligus pemegang ulayat Sentani.
"Kami rasa ini keputusan tepat sebagai bentuk penghargaan karena jasa-jasa beliau bagi Papua. Dan pihak keluarga juga sudah menyepakati," jelas Boy.
Baca juga : Polisi Didesak Bentuk Tim Independen Penembakan Pendeta di Papua
Selain perubahan nama Bandara, pihaknya juga mendorong sejumlah usulan untuk pembenahan infrastrukutur bandara yang ada di Papua, terutama bandara yang akan menjadi tempat penyelenggaraan PON yaitu Bandar Udara Sentani di Jayapura, Bandar Udara Moses Kilangin di Timika, Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Bandar Udara di Nabire dan Bandar Udara Merauke.
"Khusus untuk Sentani harus ada pembenahan runway sehingga bisa dilandasi oleh pesawat Airbus 330, demikian juga bandara lainnya di Timika, Nabire dan Merauke sehingga PON nanti bisa siap semua untuk lalu lintas penerbangan," ungkapnya.
Bukan hanya itu, Boy yang adalah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua tersebut juga mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas lapangan terbang yang ada di seluruh Papua.
"Ada sekitar 300 lebih lapangan terbang yang harus diperhatikan di seluruh Papua. Katakan saja naik kelas untuk diperhatikan oleh negara melalui UPT Lapangan Terbang karena yang ada ini kan lapangan terbang milik Gereja dan Pemerintah Kabupaten. Kalau ada perhatian dari pemerintah pusat maka tentu saja kondisi lapangan terbang kita akan jauh lebih layak dan tentu saja aman untuk digunakan masyarakat kita," pungkas Boy. (OL-7)
