Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ANGGOTA DPRD Kota Palembang, Doni, yang merupakan kader dari Partai Golkar ternyata sudah lama menjadi incaran Badan Narkotika Nasional. Selain itu, Doni pernah tersandung kasus serupa sebelumnya. BNN menangkap Doni dii tempat usaha laundry miliknya bersama lima pelaku lainnya, Selasa (22/9). Dari tangan mereka ditemukan 5 kg sabu dan 30 ribu butir ekstasi.
"Jadi informasi yang kita dapat, oknum ini pernah disidik dan ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan pada 2012 karena narkoba. Saya mau pastikan itu, saya minta ke pengadilan minta putusan itu. Memang pernah ada proses penyidikan, pengadilan dan putusan," ungkap Kepala BNN Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan, Rabu (23/9).
Terkait berapa lama oknum tersebut menjadi bandar pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih rinci.
"Karena memang oknum ini tidak mau mengakui, kami sedang sidik, dan sedang kami tindak lanjuti. Tapi oknum tersebut memang mengakui pada 2012 tersandung kasus narkoba dan divonis 6 bulan," tambah Jhon.
Ada dugaan Doni terlibat pencucian uang dari bisnis narkoba tersebut. Maka kasus ini tidak hanya murni penyelundupan narkoba, tapi juga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk itulah, pihaknya akan mendatangkan lembaga TPPU guna menindaklanjuti aliran dana penjualan bisnis narkoba tersebut.
baca juga: BNN Tangkap Penyelundupan Sabu 13 Kg di Bus AKAP
"Kita akan undang lembaga pencucian uang untuk mengetahui aliran dana bisnis narkoba yang dilakukan enam pelaku ini. Mereka ini merupakan aktor intelektualnya,
khususnya oknum anggota dewan tersebut. Bukan patut dicontoh sebagai wakil rakyat, malah justru mengendalikan bisnis haram yang bisa menghancurkan masa depan bangsa," jelasnya.
Ia mengungkapkan kasus ini berkaitan dengan kasus narkoba di Bus Pelangi beberapa waktu lalu.
"Mereka ini ada kaitannya, ketika anggota kita menangkap Bus Pelangi beberapa waktu lalu. Mereka sindikat Aceh dan Palembang, alhamdullilah keduanya sudah berhasil ditangkap. Kini kami masih terus kembangkan kasusnya, termasuk memeriksa keluarganya masing-masing," jelasnya.
Jhon menambahkan keenam aktor narkoba ini akan dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.
"Mereka ini merupakan bandar, tidak perlu lagi dites urine. Nanti, mereka akan kami limpahkan ke BNN Pusat untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi memang sebenarnya mereka ini sudah lama menjadi target kita," pungkasnya.
Dalam kasus tersebut, oknum yang ditangkap terancam dijerat Pasal 114 ayat 1 Juncto Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebab, oknum ini diduga merupakan otak intelektual.
"Ancamannya seberat-seberatnya. Terancam hukuman penjara 20 tahun," pungkasnya. (OL-3)
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah tidak tinggal diam menghadapi maraknya penyalahgunaan narkoba.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba.
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 bukan sekadar seremoni tahunan.
BNN tidak hanya akan fokus pada pendekatan dan penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemberdayaan.
Dari pengembangan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu, ternyata jaringannya juga terkoneksi ke Banjarmasin hingga ke Surabaya.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved