Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
ANGGOTA DPRD Kota Palembang, Doni, yang merupakan kader dari Partai Golkar ternyata sudah lama menjadi incaran Badan Narkotika Nasional. Selain itu, Doni pernah tersandung kasus serupa sebelumnya. BNN menangkap Doni dii tempat usaha laundry miliknya bersama lima pelaku lainnya, Selasa (22/9). Dari tangan mereka ditemukan 5 kg sabu dan 30 ribu butir ekstasi.
"Jadi informasi yang kita dapat, oknum ini pernah disidik dan ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan pada 2012 karena narkoba. Saya mau pastikan itu, saya minta ke pengadilan minta putusan itu. Memang pernah ada proses penyidikan, pengadilan dan putusan," ungkap Kepala BNN Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan, Rabu (23/9).
Terkait berapa lama oknum tersebut menjadi bandar pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih rinci.
"Karena memang oknum ini tidak mau mengakui, kami sedang sidik, dan sedang kami tindak lanjuti. Tapi oknum tersebut memang mengakui pada 2012 tersandung kasus narkoba dan divonis 6 bulan," tambah Jhon.
Ada dugaan Doni terlibat pencucian uang dari bisnis narkoba tersebut. Maka kasus ini tidak hanya murni penyelundupan narkoba, tapi juga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk itulah, pihaknya akan mendatangkan lembaga TPPU guna menindaklanjuti aliran dana penjualan bisnis narkoba tersebut.
baca juga: BNN Tangkap Penyelundupan Sabu 13 Kg di Bus AKAP
"Kita akan undang lembaga pencucian uang untuk mengetahui aliran dana bisnis narkoba yang dilakukan enam pelaku ini. Mereka ini merupakan aktor intelektualnya,
khususnya oknum anggota dewan tersebut. Bukan patut dicontoh sebagai wakil rakyat, malah justru mengendalikan bisnis haram yang bisa menghancurkan masa depan bangsa," jelasnya.
Ia mengungkapkan kasus ini berkaitan dengan kasus narkoba di Bus Pelangi beberapa waktu lalu.
"Mereka ini ada kaitannya, ketika anggota kita menangkap Bus Pelangi beberapa waktu lalu. Mereka sindikat Aceh dan Palembang, alhamdullilah keduanya sudah berhasil ditangkap. Kini kami masih terus kembangkan kasusnya, termasuk memeriksa keluarganya masing-masing," jelasnya.
Jhon menambahkan keenam aktor narkoba ini akan dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.
"Mereka ini merupakan bandar, tidak perlu lagi dites urine. Nanti, mereka akan kami limpahkan ke BNN Pusat untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi memang sebenarnya mereka ini sudah lama menjadi target kita," pungkasnya.
Dalam kasus tersebut, oknum yang ditangkap terancam dijerat Pasal 114 ayat 1 Juncto Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebab, oknum ini diduga merupakan otak intelektual.
"Ancamannya seberat-seberatnya. Terancam hukuman penjara 20 tahun," pungkasnya. (OL-3)
Remaja yang sedang menghadapi krisis pencarian identitas biasanya lebih rentan terpengaruh godaan untuk ikut menyalahgunakan narkoba.
Kepala BNN mengungkap sebanyak 312 ribu anak usia remaja di Indonesia terpapar narkotika
Dengan hukuman Satria Nanda yang lebih berat dibanding Teddy Minahasa dapat memberikan efek getar kepada Korps Bhayangkara.
Tidak hanya berhenti di Kepri, polisi juga melakukan pengembangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Direktorat Reserse Narkoba juga menyita obat keras tertentu sebanyak 5,7 juta butir dan psikotropika 2.580 butir.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus dilempar dari luar tembok lapas, Selasa (22/7).
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved