Lima Simpatisan MIT Masih Jalani Pemeriksaan

LIMA simpatisan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap sejak Juni hingga September 2020. Peran kelimanya pun bervariasi dan kini mereka masih diperiksa tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri untuk
mengungkap simpatisan lainnya.  

Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso yang dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan lima orang simpatisan itu. "Jadi sudah ada lima orang simpatisan yang ditangkap," ujarnya, Rabu (16/9).

Menurutnya, kelimanya adalah simpatisan yang tidak masuk ke dalam DPO yang dirilis Polda Sulteng. "Mereka hanya simpatisan dan ingin bergabung bersama MIT di hutan dan pegunungan," ungkapnya.

Lima orang simpatisan tersebut berinisial A, F, S alias MY, L alias US, dan Y. A dan F menyerahkan diri kepada Satgas Operasi Tinombala pada akhir Agustus di Desa Pombewe, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Keduanya disinyalir sebagai penyalur logistik untuk kelompok MIT dan hendak bergabung bersama Ali Kalora Cs di hutan dan pegunungan Kabupaten Poso.  

Sedangkan S alias MY ditangkap di Kabupaten Poso, Selasa (1/9) lalu. MY disebut berperan sebagai perekrut anggota baru untuk MIT melalui cara pendoktiran.

Sementara L alias US dan Y ditangkap pada akhir Juli lalu di Kabupaten Poso. US merupakan istri dari pimpinan MIT Ali Kalora sedangkan Y merupakan simpatisan yang hendak bergabung bersama MIT.

Rakhman menambahkan, saat ini pihaknya bersama Mabes Polri tengah mengevaluasi perpanjangan kembali Operasi Tinombala. Karena operasi yang diperpanjang sejak 29 Juni hingga 30 September 2020 ini akan segera berakhir.  

"Sekarang ada 779 personel gabungan dari TNI dan Polri. Nah, perpanjangan belum bisa dipastikan dan kami sementara masih evaluasi. Kalau diperpanjang, apakah sampai akhir tahun atau tidak," jelasnya.
 
Rakhman menilai bahwa sangat tepat kalau operasi diperpanjang karena sisa 13 anggota MIT belum ditangkap. Apa lagi, sudah ada laporan bahwa MIT diduga akan melaksanakan aksi di pada Desember mendatang.

"Itu perlu diantisipasi makanya operasi perlu diperpanjang. Apalagi di Desember mau Pilkada. Jadi ini akan kita antisipasi," ujarnya. (R-1)