Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
HASIL survei memperlihatkan elektabilitas pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang dilakukan Political Marketing Consulting (Polmark Indonesia) mendadak jadi perbincangan di Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran mencuat sebuah hasil survei yang menunjukkan, jika pasangan Munafri Arifuddi-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) unggul atas tiga pasangan lain yang akan bertarung di Pilwalkot Makassar dengan elektabilitas per Agusutus ini sudah mencapai 31,7 persen.
Unggul jauh dari pasangan Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama') 26,8 persen, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) 14,4 persen dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun (None-Zunnun) 3,4 persen. Tapi kemudian, dalam sebuah keterangan tertulis, Senin (14/9), Eep Saefulloh Fatah, Founder dan CEO Polmark Indonesia membatah itu.
Menurutnya, pihaknya tidak pernah membuat bahan publikasi itu. Dan jika ada pihak lain yang membuatnya, dia tidak tahu sama sekali.
"Saat ini beredar bahan publikasi yang mencantumkan data hasil survei, nama lembaga yang saya pimpin PolMark Indonesia. Dan ada nama dan gambar saya di dalamnya dengan frase kalimat penyertanya. Ada juga keterangan Data Agustus 2020. Saya dan PolMark Indonesia tak bertanggung jawab atas isi bahan publikasi itu," kata Eep.
"Apalagi ada penggunaan gambar saya dengan keterangan yang redaksinya sama sekali tak bisa saya setujui yaitu "Konsultan politik ternama yang memenangkan ..., sepanjang 11 tahun memimpin dan mengelola PolMark Indonesia, saya tidak pernah menggunakan klaim dan glorifikasi diri sebagai bagian dari kerja kami. Itu bukan cara dan gaya saya/kami. Kami tak pernah gunakan frase atau kalimat semacam itu, apalagi sekadar untuk gimmicks marketing," sambung Eep.
Yang jelas tukasnya, PolMark Indonesia tidak pernah mengadakan survei di Kota Makassar, pada Agustus lalu.
"Survei kami terakhir pada akhir Juli 2020. Bagaimana hasilnya? Kami tak punya kewajiban untuk menyampaikan hasilnya kepada siapapun kecuali kepada mitra kerja sama survei kami," terang Eep.
baca juga:KPU Riau Tetapkan 2,4 Juta DPS Pilkada Serentak 2020
Kemudian, muncul lagi keterangan tertulis dari tim pemenangan Appi-Rahman. Menurut Fadli Noor, juru bicara Appi-Rahman, Erwin Aksa selaku Ketua Tim Pemenangan sangat kecewa dengan sikap Eep. Karenanya, ia dipecat sebagai konsultan politik Appi-Rahman, dan timnya yang sedang bekerja diusir dari Makassar.
Fadli menyebutkan, pengusiran itu merupakan buntut dari pernyataan Eep yang seolah mengingkari hasil survei Polmark yang dipublikasikan oleh tim pemenangan Appi-Rahman.
"Tim kami memiliki semua dokumen kontrak tentang pengikatan kerja sama antara Tim Pemenangan Appi-Rahman dengan Polmark. Termasuk hasil survei yang telah dilakukannya dan bukti-bukti pembayarannya. Bahkan foto-foto ketika Polmark mempresentasikan hasil surveinya ke tim di Makassar, itu ada semua," ungka Ketua PSI Sulsel itu.
"Kontrak menyebutkan Polmark bekerja untuk tujuan politik memenangkan Appi-Rahman. Jadi Polmark itu merupakan bagian dari kerja besar pemenangan Appi-Rahman," tegas Fadli.
Dengan demikian, menurut Fadli, apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data, selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan Tim Pemenangan.
"Menjadi aneh ketika Eep dan Polmark mengingkari informasi itu," ujar Ketua PSI Sulsel ini.
Fadli bahkan menyebutkan, jika, tim pemenangan Appi-Rahman telah melakukan kontrak kerja dengan PolMark untuk kegiatan pendampingan political marketing per 19 Agustus 2020 dengan nilai kontrak Rp1,5 miliar dan telah dibayarkan.
Sayangnya Erwin Aksa, saat dihubungi, Selasa (15/9), untuk mengkonfirmasi kebenaran dirinya telah mengusir Eep dan PolMarknya dari Makassar tidak ada respons. Direktur Utama Bosowa itu malah hanya balik bertanya kabar. (OL-3)
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
Kehadiran Surya Paloh di Sulsel dalam rangka menghadiri dan membuka langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar mulai 8 hingga 10 Agusutus 2025.
PENJUAL bendera yang mulai marak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengeluh minim pembeli. Lantaran sejumlah warga malah mencari bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, resmi meluncurkan Lontara+, yang disebut sebagai aplikasi super, yang menyatukan ratusan layanan publik dalam satu genggaman.
Peran para KOL sebagai jembatan informasi sangat strategis dalam menyebarluaskan pemahaman tentang fungsi dan peran LPS dalam sistem keuangan nasional.
Aksi ini merupakan bagian dari program Global March yang didukung oleh negara-negara Maghrib seperti Tunisia, Algeria, Libya, dan Maroko.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved