Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur menggelar simulasi pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati setempat, Kamis (3/9). Simulasi yang diikuti perwakilan partai politik (parpol) untuk menyampaikan mekanisme pendaftaran dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes). Simulasi dilakukan mulai dari kedatangan pasangan calon dan pemeriksaan awal berkas di pintu masuk Kontor KPU.
Berkas yang diperiksa itu adalah Surat Keerangan Bebas Covid-19. Dilanjutkaan dengan penentuan pihak-pihak yang diizinkan masuk mendampingi pasangan calon dengan diberi kartu pengenal.
"Sesuai aturan, masing-masing pasangan calon hanya diizinkan didampingi oleh sebanyak-banyaknya 25 orang," kata Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits.
baca juga: Pengantar Pendaftaran Paslon Dibatasi
Ia menjelaskan, ada beberapa peerbedaan mekanisme pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun ini dibanding proses pada Pikada sebelumnya. Perbedaan tersebut tidak bersifat substansial, melainkan bersifat penyesuaian dengan prokes Covid-19. Di antaranya, jelas dia, pasangan calon harus menyerahkan surat keterangan bebas Covid-19 dari lembaga resmi, pembatasan pendamping pasangan calon serta penyemprotan kotak berkas pendaftaran dan tindakan lain yang mengacu pada prokes.
"Untuk mekanisme lainnya sama dengan Pilkada sebelumnya," kata dia.
Sesuai jadwal yang ditentukan KPU, waktu pendaftaran pasangan calon pada Pilkada tahun ini adalah tanggal 4 hingga 6 September. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved