Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur menggelar simulasi pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati setempat, Kamis (3/9). Simulasi yang diikuti perwakilan partai politik (parpol) untuk menyampaikan mekanisme pendaftaran dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes). Simulasi dilakukan mulai dari kedatangan pasangan calon dan pemeriksaan awal berkas di pintu masuk Kontor KPU.
Berkas yang diperiksa itu adalah Surat Keerangan Bebas Covid-19. Dilanjutkaan dengan penentuan pihak-pihak yang diizinkan masuk mendampingi pasangan calon dengan diberi kartu pengenal.
"Sesuai aturan, masing-masing pasangan calon hanya diizinkan didampingi oleh sebanyak-banyaknya 25 orang," kata Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits.
baca juga: Pengantar Pendaftaran Paslon Dibatasi
Ia menjelaskan, ada beberapa peerbedaan mekanisme pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun ini dibanding proses pada Pikada sebelumnya. Perbedaan tersebut tidak bersifat substansial, melainkan bersifat penyesuaian dengan prokes Covid-19. Di antaranya, jelas dia, pasangan calon harus menyerahkan surat keterangan bebas Covid-19 dari lembaga resmi, pembatasan pendamping pasangan calon serta penyemprotan kotak berkas pendaftaran dan tindakan lain yang mengacu pada prokes.
"Untuk mekanisme lainnya sama dengan Pilkada sebelumnya," kata dia.
Sesuai jadwal yang ditentukan KPU, waktu pendaftaran pasangan calon pada Pilkada tahun ini adalah tanggal 4 hingga 6 September. (OL-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved