Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 50 sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Barat (Jabar) diizinkan melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Sebelumnya, jumlah SMA yang diperbolehkan menggelar belajar tatap muka ada 71 sekolah.
"Jadi untuk daftar sekolah yang tatap muka itu turun menjadi 50 dalam dua pekan kemarin," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Rabu (2/9).
Dedi menuturkan berkurangnya daftar sekolah tingkat SMA/SMK di Jabar yang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka terkait dengan penambahan angka kasus positif covid-19 di sejumlah kabupaten/kota.
Hal itu mempengaruhi kestabilan zona hijau yang menjadi salah satu syarat boleh digelarnya KBM tatap muka dan evaluasi izin pun dilaksanakan selama dua pekan sekali dengan memantau dinamika wabah pada level kecamatan.
"Untuk kestabilan dari zonasi hijau di kecamatan yang terdapat kasus covid-19 ini juga sama menurunnya pada kecamatan, yakni dari 228 kecamatan, sekarang tinggal 190-an," ujar Dedi.
Baca juga: Pemprov Jabar Belum Rencana Buka Bioskop dan Hiburan Malam
Seharusnya kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMA akan dimulai pada 18 Agustus 2020 di wilayah dengan zona hijau dan pembukaan sekolah pun dilakukan secara bertahap dengan menimbang fasilitas pencegahan covid-19 dan konektivitas internet di sekolah tersebut.
"Kemarin itu total ada 71 sekolah kemudian dari 71 sekolah itu ada yang sudah mendapatkan rekomendasi gugus tugas dari pemerintah setempat dan ada juga yang belum mendapatkan rekomendasi," ungkapnya.
"Lalu ada juga yang sudah melaksanakan tes usap (swab) bagi pengajarnya, dan ada juga yang belum. Sehingga ke-71 sekolah yang diizinkan itu pembukaannya paralel," pungkasnya.(OL-5)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved