Penanganan Covid-19 Compang-camping

PENANGANAN covid-19 di Jepara, Jawa Tengah, dinilai Fraksi Partai NasDem compang-camping sehingga mereka mengajukan hak angket ke DPRD Jepara bersama fraksi lain.

Fraksi NasDem galau karena korban semakin banyak, tetapi penanganan yang dilakukan kurang maksimal. Keterbatasan ruang perawatan dan tempat karantina memaksa sebagian warga yang terpapar virus korona melakukan isolasi mandiri meski kediaman mereka tak aman bagi anggota keluarga yang lain.

Virus korona telah merenggut nyawa Ketua DPRD Jepara Imam Zuhdi Gozali. Sejumlah anggota DPRD serta 150 tenaga kesehatan juga terpapar. Kondisi itu menambah daftar positif menjadi 1.287 orang, dengan korban jiwa mencapai 81 orang.

Beberapa rumah sakit mengalami overload untuk perawatan pasien positif covid-19 maupun PDP. RSUD RA Kartini, misalnya, sudah penuh dan 16 orang rujukan dalam posisi menunggu. RSI Sultan Hadlirin yang menyediakan tiga tempat tidur terpaksa harus merawat 14 pasien positif covid-19, 21 PDP, dan 32 orang menunggu.

Melihat kondisi memprihatinkan tersebut, Fraksi NasDem DPRD Jepara menginisiasi hak angket penangananan covid-19. Fraksi lain mendukung dan sudah ada kesepakatan waktu penyerahan surat permohonan ke pimpinan DPRD Jepara.

Anggota DPRD Jepara dari NasDem, Nur Hidayat, mengatakan semua persyaratan sudah terpenuhi. “Sejumlah fraksi di DPRD Jepara sepaham ada persoalan serius dalam penanganan covid-19 yang memunculkan pertanyaan,” cetusnya, kemarin.

Dia memberikan beberapa indikator yang patut dipertanyakan, meliputi pengelolaan anggaran yang tidak transparan, tidak ada rencana operasi yang dibakukan, pembagian tugas tidak jelas, bahkan tindakan preventif, kuratif, dan promotif tidak sinergis. Distribusi jaring pengaman sosial pun terkesan tumpang-tindih dan kurang optimal.

Pascakematian dua pegawainya, Kantor Sekretariat DPRD Kota Bengkulu telah menjadi klaster baru. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengimbau seluruh perkantoran agar semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan demi mencegah merambahnya klaster perkantoran.

Di Jawa Barat, setelah swab test, seluruh pegawai Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Wilayah VI harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari karena seorang terpapar.

Kabupaten Tasikmalaya juga berencana menggelar tes usap bagi 1.750 orang menyusul peningkatan jumlah korban cukup drastis. Kota Ternate sudah dapat memproses 120 sampel setiap operasi karena mendapat tambahan mesin PCR dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, di tengah kasus yang masih fluktuatif, Pemprov Sumatra Selatan memutuskan tidak lagi menerima pasien di Rumah Sehat Covid-19 Wisma Atlet Jakabaring. RS Itu terakhir menerima rujukan pada 10 Agustus. (SL/MY/BB/AD/HI/DW/N-1)

Awasi perbatasan

Dalam upaya membendung penularan yang melonjak tajam, Kapolda Jambi Irjen Firman Santhyabudi yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jambi menghidupkan kembali 6 pos pengawasan di pintu perbatasan provinsi itu.

“Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran dan kita mulai mempersiapkan pengaktifan 6 pos di daerah perbatasan,” sebut Firman saat memimpin pertemuan penanganan covid-19 di Kantor BPBD Jambi, kemarin.