Mahasiswa Kecewa Penanganan Kasus Tenayan Nihil Perkembangan

USAI menggelar demonstrasi berturut-turut, Forum Komunitas Mahasiswa Nusantara sebut penegak hukum kalah melawan dugaan korupsi Pemerintah Kota Pekanbaru terkait proyek di Tenayan Raya.

“Ya gimana ga kecewa, kita sudah berulang kali mendesak KPK dan Kejagung, namun sampai saat ini tidak ada sikap dari kedua lembaga rasuah tersebut,” tutur koordinator aksi mahasiswa, Riswan Siahaan saat orasi di depan Kantor Kejagung, Jakarta, Senin (10/8).

Baca juga: PDI Perjuangan Siapkan 120 Ribu Saksi di Pilkada 2020

Pasalnya, terang dia, proyek Tenayan yang digagas oleh Pemkot Pekanbaru diduga sarat akan tindak pidana korupsi. Menurut Riswan, hal itu terlihat dari pembangunan Kantor Pemkot Pekanbaru hingga pembangunan kawasan industri terpadu.

Diduga pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru ini tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) dan tanahnya juga tidak bersertifikat alias masih dalam bentuk SKGR (surat keterangan ganti rugi).

Riswan melanjutkan, bahwa dengan sikap yang abai ini menunjukkan tumpulnya hukum di Indonesia, khususnya untuk orang-orang yang berkuasa.

"Harusnya kan hukum tak boleh memandang siapa pun, negara tak boleh dan harus tak pernah kalah dengan koruptur,” paparnya.

Hingga saat ini, Forum Komunitas Mahasiswa Nusantara tak melihat perkembangan berarti, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kerja sama antara Pemkot Pekanbaru dengan lembaga penegak hukum.

"Kami melihat tidak ada atensi untuk kasus ini, membuat kami curiga. Jangan-jangan ada kongkalikong. Jika begini, masyarakat harus berharap pada siapa,” kata dia.

Sebelumnya, Forum Komunitas Mahasiswa Nusantara meminta KPK dan Kejagung untuk mengusut tuntas proyek multiyears pembangunan gedung perkantoran Pemkot Pekanbaru di Tenayan Raya dengan taksir anggaran Rp1,6 triliun.

“Kami juga meminta KPK dan Kejagung mengusut tuntas pengadaan lahan untuk kawasan industri terpadu (KIT) di Tenayan Raya,” terang Riswan. (J-2)