Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran menerima kunjungan DPRD Provinsi Jawa Timur membahas penanganan Covid-19 dan pilkada serentak, Rabu (29/7). Kapolda menerima kunjungan wakil rakyat di Selasar Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda didampingi sejumlah pejabat utama dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dalam pertemuan ini kapolda menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Polri sangat membutuhkan dukungan dari DPRD Jatim. Khususnya instrumen dalam hal penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
Instrumen tersebut dibutuhkan untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sebab kenyataan di lapangan masih banyak warga mengabaikan protokol kesehatan lantaran kurang tegasnya sanksi penegakan hukum.
Baca juga: Tak Mudah, Separuh Wilayah RI Pilkada Serentak pada 2020
"Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Jatim ini, Polri perlu ada dukungan dari DPRD jatim. Khususnya Instrumen dalam penegakan hukum bagi masyarakat," kata Kapolda.
Sementara itu terkait dengan rencana pilkada serentak 2020, Polda Jatim terus berkoordinasi dengan KPU. Polda Jatim juga terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar pilkada berjalan tertib dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
"Pada tahun 2020 tepatnya bulan Desember mendatang, di Jawa Timur akan berlangsung pilkada serentak, sehingga Polda Jatim terus melakukan koordinasi bersama KPU dan masyarakat agar pilkada di Jatim berjalan tertib dan kondusif," kata lulusan Akpol angkatan 1991 tersebut.
Baca juga: Baru 55% Pemda Cairkan Dana Hibah Pilkada Serentak 2020
Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen (Purn) Istu Hari Subagio mengapresiasi kinerja polri dalam penanganan covid-19. Bahkan di tengah fokus penanganan Covid-19, polisi juga harus mempersiapkan diri untuk pengamanan pilkada serentak akhir tahun ini.
"Kami mengapresiasi, sejumlah wilayah sudah bisa keluar dari zona merah dan angka kesembuhan juga terus meningkat," kata Istu Hari Subagio. (HS/OL-10)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Campak lebih menular empat hingga lima kali lipat dibanding covid-19. Karenanya, cakupan imunisasi harus amat tinggi supada ada herd imunity.
Penelitian terbaru mengungkap infeksi flu biasa atau rhinovirus mampu memberi perlindungan jangka pendek terhadap covid-19.
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved