Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mendatangi kediaman mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Kehadirannya di rumah kedua tokoh tersebut pada Sabtu (25/7) adalah dalam rangka mendampingi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).
"Ini dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, khususnya Pilkada Surabaya," ujarnya ditemui di kediaman Gus Ipul.
Baca juga: Harun Masiku Pamer Foto ke Ketua KPU
Arief didampingi Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam beserta para komisioner KPU Kota Surabaya, Petugas Pemilih Kecamatan (PPK) Gayungan dan PPDP.
Ia menjelaskan, coklit daftar pemilih merupakan pemutakhiran data pemilih oleh petugas yang dilakukan dari rumah ke rumah. Hasil dari coklit, kata dia, akan menjadi bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih tetap dalam Pilkada 9 Desember.
"Petugas mencatat data pemilih dengan benar dan terverifikasi faktual sehingga nantinya warga mempunyai hak suara pada pilkada," ucapnya.
Baca juga: Wahyu Setiawan Tersangka, Ketua KPU: Saya tidak Tahu ...
Ia berharap masyarakat kooperatif dalam pelaksanaan coklit sehingga tingkat kebenaran data bisa tinggi.
Setelah dari kediaman Gus Ipul, rombongan bergerak ke rumah Dahlan Iskan.
Baca juga: KPU Riau: Sejumlah Warga Menolak Petugas Coklit
Gus Ipul menyampaikan telah memberikan data yang diminta petugas sesuai prosedur dan menegaskan beridentitas di Surabaya sehingga berkesempatan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) di sekitar tempat tinggalnya.
Baca juga: Perkantoran Klaster Covid Terancam Sanksi
"Seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di keluarga kami masih ada empat orang yang berhak memberikan suara. Saya, istri, kemudian anak pertama dan kedua. Kalau anak ketiga dan keempat belum memenuhi persyaratan," tutur dia. (X-15)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved