UIN Sunan Kalijaga Minta DPR RI Bantu Pembangunan Kampus II

KELANJUTAN pembangunan kampus II UIN Sunan Kalijaga menemui titik terang setelah terganjal proses pemberian ganti rugi yang terlambat sejak 2015 hingga sekarang. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Al Makin, dan Wakil Rektor Dr Sahiron sudah menghadap dan memohon Komisi VIII DPR RI untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan. 

"Komisi VIII dan tim Insyaallah bersedia membantu untuk mendorong menganggarkan ini supaya lunas," terang Prof Al Makin, Rabu (22/7) usai mewisuda mahasiswa UIN Sunan Kalijaga secara daring.

Dia berharap, legislatif dan eksekutif bisa membantu penganggaran untuk pelunasan pembebasan lahan kampus II UIN Sunan Kalijaga. Pasalnya pembebasan lahan sejak 2015 tidak kunjung selesai karena persoalan anggaran.

"Semoga sinergi antara DPR, Bappenas, dan Kementrian Agama memberi syafaat dan rahmat pada kita untuk menyelesaikan ini," kata dia.

Kampus II UIN Sunan Kalijaga di Kecamatan Pajangan sangat penting. Di kampus tersebut, UIN Sunan Kalijaga akan membuka program studi baru dengan berbagai fasilitas, seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, maritim, laboratorium yang besar.

"Kampus ini sudah tidak muat, kampus ini bersejarah tetapi para peminat UIN Sunan Kalijaga terus meningkat. Jadi kampus Pajangan hendaknya kita selesaikan," terang Al Makin.

Sahiron menambahkan, saat ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dari S1, S2, dan S3 kurang lebih 18 ribu orang. Pada tahun, calon mahasiswa yang mendaftar UIN Sunan Kalijaga di atas 100 ribu, sedangkan yang diterima hanya 4.200 an mahasiswa. Para pendaftar tidak hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga luar Pulau Jawa.

"Kita butuh kampus II agar bisa menampung lebih banyak mahasiswa," kata  Sahiron. 

Luas Kampus UIN Sunan Kalijaga I sekitar14 hektar, sedangkan Kampus II rencananya sekitar 70 hektar.

"Dari 70 hektar tanah untuk pembangunan kampus II, baru terbayar 60 persen, dan 40 persen belum dibayar," kata dia. 

Total kekurangan pembayaran sekitar Rp150 miliar. 

"Pembayaran harus sebelum akhir Febtruari 2021. Kalau tidak lunas, harus mengurus IPL (izin penetapan lokasi) dan apraisal baru lagi," kata dia. 

baca juga: DPRD Apresiasi Mutu SDM Pendidikan Kabupaten Maybrat

Selain itu, ia khawatir,gejolak masyarakat yang tanahnya tidak terbayar akan terjadi karena banyak dari mereka yang sudah berutang kepada bank sebelum uang pembelian tanah diterima. Selain itu, apabila tidak segera dibayarkan harga tanah bisa mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya. (OL-3)