Guru di Manggarai Demo Ungkap Pungutan Seragam SMK Rp1 Juta

SEBANYAK 37 orang guru yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan komite sekolah menggelar demonstrasi di SMK Negeri 1 Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Senin (13/7).

Pasalnya, para guru menyebutkan, selama masa pandemi virus korona atau covid-19, sejumlah guru komite digaji secara tidak wajar. Ada guru yang hanya digaji Rp150 ribu, Rp210 ribu, Rp225 ribu, Rp312 ribu, dan tertinggi Rp400 ribu. Sementara guru-guru tersebut sudah melaksanakan pembelajaran daring dan menjangkau semua kelas.

Baca juga: Luwuk, Kampung Subur yang Hendak Dialihkan Jadi Pabrik Semen

Pada masa krisis, para guru mempertanyakan langkah Kepala SMK Negeri 1 Wae Rii Yustin Maria Romas yang mengutamakan pembangunan sumur bor dan rehabilitasi ruang laboratorium daripada memikirkan nasib guru komite. Anehnya, pembangunan sumur bor dan rehab laboratorium tersebut dilakukan sebelum revisi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Tak hanya itu, Kepala Sekolah juga disebut-sebut mengintimidasi dan tak menggaji dua orang guru komite sehingga kedua guru tersebut akhirnya mencari pekerjaan di tempat lain.

Baca juga: Gubernur NTT Beri Lampu Hijau Pabrik Semen

Mereka juga mengungkap pungutan tak wajar terhadap siswa dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan terindikasi korupsi dan kolusi. Seperti, uang pakaian seragam, sepatu, dan tas sekolah dari siswa baru pada saat awal masuk sekolah.

Seperti, tahun ajaran 2020 ini, setiap siswa diwajibkan membayar uang seragam sebesar Rp1 juta. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pakaian seragam untuk siswa kelas XI dan XII belum dibagikan meskipun sudah membayar saat mereka masuk kelas X.

Pungutan uang seragam, sepatu, hingga tas sekolah itu dilakukan secara sepihak oleh kepala sekolah. Guru menduga pakaian seragam, sepatu, dan tas sekolah sebagai bisnis pribadi sang kepala sekolah.

Baca juga: Didemo Mahasiswa, Bupati Lanjutkan Izin Pabrik Semen

Selain itu, guru-guru juga menyinggung pembelian barang bekas berupa mesin fotokopi dan pompa bensin mini yang kini sudah dalam kondisi rusak. Pembelian barang-barang bekas dan tidak urgen tersebut juga dilakukan secara sepihak oleh kepala sekolah.

"Bapak Gubernur yang terhormat. Dengarlah jeritan guru-guru SMKN 1 Wae Rii. Ada ketidakadilan. Ada perendahan martabat manusia. Ada perendahan martabat guru-guru di sini. Guru sebagai pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa, diinjak-injak. Direndahkan martabatnya. Sementara yang lain boleh berleha-leha. Boleh hidup bermewah. Dengan Rp150.000, dengan Rp200 ribu, mereka harus menghidupkan anak, istri, dan keluarga mereka," ujar salah seorang guru PNS Fransiskus Jehoda.

"Perjuangan ini murni dan suci. Bukan demi ambisi. Bukan cari kursi. Hanya untuk sepiring nasi pelepas lapar," ujar Ina Mustika, salah seorang Guru Komite.

Baca juga: Gubernur NTT Minta Sungai Wai Pesi jadi Destinasi Wisata

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Benyamin Lola sempat menelepon koordinator guru tersebut dan memerintahkan agar para guru membubarkan diri. Namun para guru tetap bertahan dan menuntut agar pemerintah provinsi segera bersikap atas pengaduan yang telah mereka ajukan sebelumnya.

Baca juga: Demo Tolak Tambang di Manggarai Ricuh, Polisi Bertindak Anarkis

Setelah aksi berlangsung hampir dua jam, akhirnya Kepala SMK Negeri 1 Wae Rii, Yustin Maria Romas menemui guru-guru di jalan masuk sekolah. Ia hanya mendengar lalu kembali ke dalam ruangan untuk memberikan penjelasan kepada wartawan.

Kepada wartawan, Yustin Maria Romas mengatakan tuntutan guru tersebut mengada-ada. Terkait gaji beberapa guru komite yang hanya di bawah Rp500 ribu, Yustin mengatakan pembayaran gaji disesuaikan dengan kinerja.

"Besaran honor guru tergantung dari penilaian kinerja oleh kepala sekolah. Kalau angka-angka yang mereka sampaikan tadi di bawah, itu sesuai dengan mereka punya kinerja. Saya punya persentase begini. Anda mengampu berapa siswa. Lalu berapa yang berhasil engkau daring selama masa pandemi covid-19 ini," ujar Yustin Maria Romas.

Yustin tidak membantah soal pungutan uang pakaian seragam dari siswa. Ia mengatakan uang pakaian seragam, sepatu, dan tas sekolah diteruskannya kepada pihak penyedia yang dipercaya.

Ia juga mengatakan tak ingin ada yang berutang uang pakaian seragam sehingga siswa wajib membayar saat awal mendaftar di sekolah tersebut. (X-15)