PPP Copot Istri Bupati Kutai Timur dari Ketua DPC

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mencopot Encek UR Firgasih sebagai Ketua DPC Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Encek yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Juli 2020.

"Sesuai AD/ART PPP, kader yang terjerat kasus di KPK langsung diberhentikan dari jabatannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7).

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mengungkapkan, kasus yang menjerat Encek UR Firgasih merupakan tanggung jawab pribadi. Dugaan praktik culas yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan partai.

Baca juga: KPK Tahan Tujuh Tersangka Suap Bupati Kutai Timur

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu menyesalkan tindakan Encek UR Firgasih. Padahal, partai lambang Kabah itu selalu menginstruksikan kader agar tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

'Bahkan setiap bimbingan teknis, selalu ada materi antikorupsi dari KPK," ujar dia.

Baca juga: OTT Bupati Kutai Timur, KPK: Kami Terus Bekerja

KPK melakukan OTT kepada Bupati Kutai Timur, Ismunandar pada Kamis (2/7). Tujuh orang ditetapkan sebagi tersangka dalam OTT ini.

Mereka yakni lima orang penerima suap yakni, Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kepala Bapenda Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Aswandini. Lalu dua orang pemberi suap yakni, Kontraktor Aditya Maharani, dan pihak swasta Deky Aryanto.

Dalam perkara ini, tersangka yang menerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. (X-15)