Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Cianjur, Jawa Barat, untuk mengembalikan berkas kasus OTT mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Disdik Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Rosidin, dan Tubagus Cepi (kakak ipar Irvan Rivano) karena sudah tuntas.
Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saefurohman, Rabu (1/7), menjelaskan bahwa kedatangan dua orang jaksa KPK ke Disdik Cianjur untuk mengembalikan berkas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan Bupati Cianjur, Kepala Disdik Cianjur dan stafnya, serta kakak ipar Irvan Rivano.
"Ada dua orang jaksa KPK yang mengantarkan berkas yang sempat diamankan beberapa waktu lalu terkait dengan kasus OTT mantan Bupati Cianjur karena kasusnya sudah selesai dan berkas yang diamankan dari beberapa bagian di Disdik dikembalikan," kata Asep.
Kedua orang dari KPK tersebut, kata dia, langsung masuk ke ruangan Kadisdik Cianjur Oting Zenal Mutaqien. Selang beberapa puluh menit berada di dalam ruangan, keduanya pamit untuk kembali ke Jakarta.
Kedatangan petugas dari KPK tersebut sempat membuat geger pegawai di lingkungan Disdik Cianjur, bahkan beredar kabar kedatangan mereka untuk melakukan OTT terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2019 di lingkungan dinas.
Sementara itu, Kepala Disdik Cianjur Oting Zaenal Mutaqien mengatakan bahwa orang dari KPK tersebut untuk mengembalikan berkas dan sejumlah barang milik pribadi saksi yang pernah dipanggil dan barang-barang dinas, seperti laptop, telepon seluler, dan sejumlah berkas lainnya.
baca juga: Kejaksaan Cianjur Usut Lima Kasus Korupsi
"Betul saya menerima dua orang dari KPK yang menyerahkan sejumlah barang milik pribadi dan kedinasan yang sempat disita sebagai barang bukti," terangnya.
Hal tersebut dilakukan KPK, kata dia, karena kasusnya sudah tuntas dan berkekuatan hukum sehingga barang yang disita milik dinas dan pribadi sejumlah saksi dikembalikan ke dinas dan beberap orang staf dinas. (OL-3)
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Pengecekan ke lapangan melibatkan pihak kepolisian.
Pemerintah tengah mengusung konsep transformasi pendidikan yang mendorong proses pengembangan, pembaruan, dan penyesuaian paradigma baru sesuai tuntutan zaman.
Sejak pagi terjadi antrean panjang para pelamar di sepanjang bahu ruas jalan protokol tersebut. Panjang antrean mencapai 200 meter lebih.
Selain antisipasi sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan, juga mengantisipasi potensi kekeringan bersamaan kemungkinan terjadi kemarau.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Ciri-cirinya, warna padi berubah menguning dan mulai mengering sebelum waktunya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved