Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tingkat provinsi maupun Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya disiapkan tempat cuci tangan untuk peserta pemilih dan pengaturan jam ke tempat pemungutan suara (TPS).
Penegasan itu dikatakan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat memimpin rakor Pilkada serenyak 2020 di Provinsi Kalteng bertempat di Istana Isen Mulang, pada Jumat Malam (5/6).
"Semua tahapan pilkada yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan terutama mengenai perlindungan kesehatan dapat dikoordinasikan dengan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng," ujarnya.
Ia juga memastikan kesiapan Kalteng menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 yaitu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalteng dan pemilihan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Sebagai Gubernur Kalteng yang diamanatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada serentak ini walaupun Kalteng salah satu provinsi yang berdampak terhadap wabah Covid-19," tegas Sugianto Sabran.
Menyinggung masalah anggaran pilkada menurut gubernur, Pemprov Kalteng sudah menyiapkan anggaran baik untuk penyelenggaraan Pilkada seperti keamanan sampai kesiapan rapid tes untuk protokol kesehatan.
"Anggaran siap, dan nanti dirapatkan kembali mengenai berbagai anggaran kesiapan lainnya. Kemudian disampaikan ke Mendagri dan pemerintah pusat," tegas Sugianto.
Sementara itu Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengatakan tahapan pemilihan sampai pencoblosan, yang masih di tengah situasi pandemi virus korona, seluruh tahapan pemilihan dimulai pemutahiran data pemilih, pendaftaran calon, kampanye dan distribusi logistik, pencoblosan semuanya mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dan rapid test.
"Nantinya kami juga bersama-sama gugus tugas provinsi untuk menyiapkan rapid tes serta APD untuk petugas untuk protokol kesehatan," terang Harmain.
baca juga: Pemprov Sumsel Adakan 10.000 Rapid Test Drive Thru
Untuk pendaftaran calon pada tanggal 1-23 September, diatur untuk semaksimal mungkin 20 orang, sampai tahapan kampanye diatur. Termasuk juga Jam datang pencoblosan diatur agar tidak berkerumun.
"Misalnya pukul 07.00-08.00 pagi, ke TPS berapa orang dengan kesiapan protokol kesehatan dan seterusnya," ucap Harmain. (OL-3)
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved