Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat melakukan rapat koordinasi dengan KPU tingkat kabupaten/kota tentang tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 9 Desember. Rapat ini berlangsung secara virtual dan diikuti semua komisioner KPU kabupaten/kota di Papua Barat.
Ketua KPU Kabupaten Fakfak, Dihuru Dekry Radjaloa, mengatakan KPU Papua Barat mengadakan rakor secara virtual yang diikuti oleh 13 kabupaten/kota, di antaranya 9 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada.
"Tujuan rakor tersebut, di antaranya KPU Papua Barat meminta kepada 9 kabupaten/kota untuk melaporkan kesiapan tahapan pilkada di daerahnya masing-masing," ungkap Dihuru Dekry, Jumat (5/6).
Sementara KPU Kabupaten Fakfak diminta untuk menyampaikan persiapan pemutakhiran data pemilih.
"Untuk KPU Fakfak, kita diminta untuk menyampaikan jumlah pemilih dari penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPHP-3) dan DPHP4 untuk ditindaklanjuti dalam melaksanakan pemutakhiran data. Selain itu juga melaporkan hal teknis, di antaranya membentuk badan ad hoc yang telah melantik Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS)," urainya.
Baca juga: Regulasi Pilkada Belum Akomodir Protokol Kesehatan
Untuk PPS akan dilanjutkan dengan Bimtek, karena berapa bulan lalu telah dilaksanakan. Hal itu ditunda karena bertepatan dengan wabah virus korona baru atau covid-19 yang merebak ke semua daerah.
"Selain itu juga masih menunggu regulasi terbaru baik PKPU juknis maupun surat edaran KPU tentang Pilkada lanjutan. Kami juga sudah melaporkan tentang tahapan pencalonan perseorangan di Fakfak, di antaranya ada empat pasangan calon yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat bahkan sudah melakukan penelitian dan verifikasi administrasi untuk verifikasi faktual," pungkasnya.(OL-5)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved