Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menghentikan sementara Pasar Murah Sembako yang digelar di Gedung Serba Guna, Jalan Pancing karena sulit menegakkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 akibat peminat yang
membludak.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut Ridho Haykal Amal mengungkapkan Pemprov Sumut telah memutuskan untuk menghnetikan sementara pelaksanaan Pasar Murah Sembako mulai Selasa (19/5).
"Pasar Sembako Murah dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi terkait membludaknya warga yang datang sehingga sulit dilakukan penegakan protokol kesehatan," ujarnya, Rabu (20/5).
Untuk itu, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat karena seharusnya program ini dilaksanakan selama lima hari yang dimulai sejak Minggu (17/5) dan berakhir pada Kamis (21/5).
Baca juga: Wakapolri Ungkap Modus Perusahaan Jasa Kurir Kirim 71 Kg Sabu
Rhido mengatakan pihaknya sangat memahami kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok murah dan berkualitas, tetapi dia beralasan mengingat banyaknya masyarakat yang berkerumun dan adanya pandemi covid-19, maka kesehatan harus tetap menjadi prioritas.
"Karena itu pasar murah harus kita tutup. Kesehatan lebih penting," ujarnya.
Namun, menurut Rhido, pasar murah di tiga lokasi lain tetap digelar sesuai rencana.
Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 menggelar pasar murah di empat lokasi secara serentak, yakni di Lanud Soewondo (Eks Bandara Polonia), Batalyon Zeni Tempur 1, Rumah Dinas Wali Kota Binjai, dan Gedung Serbaguna Jalan Pancing.
Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan membantu UMKM yang kesulitan pada saat ini.
Total ada 12.000 paket sembako dalam pasar murah ini. Paket disiapkan Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan beberapa mitra.
Rencana awal, pada tiap lokasi disiapkan 600 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga murah oleh masyarakat. Namun Rhido mengaku dalam pelaksanaannya jumlah itu terpaksa dilebihkan karena banyaknya masyarakat yang datang.
Terdapat empat jenis bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasaran, yaitu beras, gula, minyak goreng dan telur. Masyarakat yang ingin membeli harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, sebelum masuk lokasi pasar murah. (OL-14)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa 850 Bunda Ojol dan 455 jemaah di Islamic Center Surabaya jelang Ramadhan 1447 H, serahkan bantuan Baznas dan paket sembako.
KOMITMEN mendukung pembangunan yang dimulai dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia.
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved