Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEBANYAK 437 kendaraan dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, teridentifikasi masih menunggak pajak.
Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak itu adalah bagian dari 46.300 unit kendaraan motor dan mobil yang belum membayar kewajiban.
"Target di Kota Tasikmalaya mencapai Rp135 miliar. Razia tim gabungan terus digelar di berbagai titik untuk menjaring para penunggak pajak kendaraan. Sebanyak 437 kendaraan baik mobil dan motor adalah milik Pemkot Tasikmalaya, pelat merah," kata Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Tasikmalaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Ida Widiastuti, Jumat (21/2).
Baca juga: Kang Emil Lantik Lantik Setiawan Jadi Sekda Jabar
Selain razia, Ida mengatakan, tim gabungan juga jemput bola menagih ke rumah yang beralamat sesuai tertera pada surat kendaraan penunggak pajak dan menyosialisasikan untuk membayar tunggakan pajak.
"Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya baru mencapai 9,64%. Berbagai alasan para pemilik kendaraan menunggak, baik belum ada uang atau kendaraan sudah dijual atau dipindahtangankan. Namun, bagi yang belum punya uang, mereka juga harus membuat surat kesediaan membayar dengan batas waktu satu bulan ke depan," ujarnya.
Kepala PPPD wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bapenda Jabar Deddy Effendy mengatakan, pihaknya juga sama menggelar razia kendaraan bermotor agar bisa membayar pajak. Sasaran razia di kawasan ruas jalan Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
"Karena, pendapatan wajib pajak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 87% dan angka capaian keberhasilan tersebut telah tinggi tapi semua akan terus dilakukannya dengan maksimal," paparnya. (X-15)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana mengungkapkan wilayah paling masih bertansaksi judi online atau judol di Indonesia. Paling tinggj Jawa Barat atau Jabar
PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai.
BERIKUT jadwal imsakiyah dan waktu salat serta jam berbuka puasa sepanjang Ramadan 1446 H atau Maret 2025 untuk Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), dari Kementerian Agama (Kemenag).
Gas elpiji atau LPG 3kg masih sulit didapatkan masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat.
Untuk memastikan kebutuhan warga terdampak banjir terpenuhi, Bey memastikan Pemprov Jabar akan segera menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial.
Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved