Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
SEBANYAK 437 kendaraan dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, teridentifikasi masih menunggak pajak.
Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak itu adalah bagian dari 46.300 unit kendaraan motor dan mobil yang belum membayar kewajiban.
"Target di Kota Tasikmalaya mencapai Rp135 miliar. Razia tim gabungan terus digelar di berbagai titik untuk menjaring para penunggak pajak kendaraan. Sebanyak 437 kendaraan baik mobil dan motor adalah milik Pemkot Tasikmalaya, pelat merah," kata Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Tasikmalaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Ida Widiastuti, Jumat (21/2).
Baca juga: Kang Emil Lantik Lantik Setiawan Jadi Sekda Jabar
Selain razia, Ida mengatakan, tim gabungan juga jemput bola menagih ke rumah yang beralamat sesuai tertera pada surat kendaraan penunggak pajak dan menyosialisasikan untuk membayar tunggakan pajak.
"Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya baru mencapai 9,64%. Berbagai alasan para pemilik kendaraan menunggak, baik belum ada uang atau kendaraan sudah dijual atau dipindahtangankan. Namun, bagi yang belum punya uang, mereka juga harus membuat surat kesediaan membayar dengan batas waktu satu bulan ke depan," ujarnya.
Kepala PPPD wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bapenda Jabar Deddy Effendy mengatakan, pihaknya juga sama menggelar razia kendaraan bermotor agar bisa membayar pajak. Sasaran razia di kawasan ruas jalan Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
"Karena, pendapatan wajib pajak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 87% dan angka capaian keberhasilan tersebut telah tinggi tapi semua akan terus dilakukannya dengan maksimal," paparnya. (X-15)
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana mengungkapkan wilayah paling masih bertansaksi judi online atau judol di Indonesia. Paling tinggj Jawa Barat atau Jabar
PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved