Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DPP NasDem akhirnya menurunkan surat rekomendasi untuk bakal calon Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam surat bernomor 020-SI/RP/DPP-NASDEM/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, ditujukan kepada Ketua DPW NasDem Sulsel menyebutkan DPP NasDem mengusung Muh Ramdhan Pomanto sebagai calon Walikota Makassar 2020-2025.
Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum dan Prananda Surya Paloh sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP NasDem.
Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif membenarkan rekomendasi tersebut. Syahar mengatakan bahwa NasDem mendukung Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny Pomanto (DP) sebagai calon wali kota di Pilwali 23 September 2020.
Dalam surat rekomendasi yang bersisi 5 point, terdapat dua point penting, yakni DPD NasDem Kota Makasssar bersama Danny Pomanto diminta untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain untuk mencari calon pasangan Wakil Walikota.
Danny Pomanto diberikan batas waktu memenuhi syarat pencalonan ke KPU Kota Makassar sesuai dengan perundang -undangan paling lambat 14 hari sebelum masa pendaftaran dibuka.(OL-09)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved