Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
POSISI bakal calon Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, dari petahana, Hendrar Prihadi, semakin kukuh dengan bertambahnya partai pengusung. Pesaingnya pada pilkada September mendatang diperkirakan muncul dari calon independen untuk menghindari lawan kotak kosong.
Hendrar bakal diusung oleh PDIP dan partai lainnya yang menguasai kursi di DPRD setempat. Belakangan, Gerindra (6 kursi) dan PKB (4 kursi) menyatakan ikut merapat dalam barisan koalisi pengusung Hendrar sehingga total dukungan mencapai 42 kursi di DPRD Kota Semarang. Partai pengusung lainnya ialah PDIP (19 kursi) Golkar (3 kursi), PAN (2 kursi), Demokrat (6 kursi), dan NasDem (2 kursi).
Dengan bergabungnya koalusi gemuk itu, kini tersisa dua partai, yakni PKS (6 kursi) dan PSI (2 kursi). Karena itu, peluang calon lain untuk maju melalui jalur partai semakin kecil. Hal itu tidak mengherankan bila suhu politik di Kota Semarang hingga kini masih dingin akibat minimnya calon yang akan maju di pilkada.
Peluang hanya akan muncul bagi calon independen (perorangan) yang harus memenuhi dukungan sebanyak 76.455 orang atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Semarang yang pada Pemilu 2019 tercatat 1.176.074 orang.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, mengatakan Gerindra mendukung penuh pencalonan Hendrar untuk maju kembali di Pilkada Kota Semarang karena adanya kesamaan visi-misi dalam membangun Kota Semarang menjadi lebih baik.
"Kami mendeklarasikan bergabung dengan koalisi PDIP untuk mengusung petahana mencalonkan diri kembali di pilkada mendatang," kata Joko.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman yang menyatakan partainya telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi mengusung Hendrar.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), enam pasangan calon perorangan bakal bertarung di 6 dari 9 kabupaten yang menggelar pilkada mendatang. Keenam kabupaten itu ialah Ngada, Sumba Timur, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Manggarai, dan Belu. Di tiga kabupaten lainnya tidak ada calon perorangan, yakni Kabupaten Sumba Barat, Belu, dan Manggarai Brat.
"Ada potensi pasangan calon perorangan maju di enam pilkada di NTT," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Thomas Dohu, kemarin.
Menurutnya, KPU akan menerima berkas pencalonan pada 19 hingga 23 Februari ini. "Calon perorangan akan menyerahkan mandat operator sistem informasi pencalonan," ujarnya.
Saat menjelang pilkada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPU setempat masih membuka peluang bagi para bakal calon kepala daerah untuk mengambil user dan password sistem pencalonan. Menurut Ketua KPU Gowa Muhtar Muis, bakal calon kepala daerah yang akan mendaftar untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa masih ada waktu untuk mengambil user sistem pencalonan ke KPU.
Rekrut PPS
Di Bali, KPU Kabupaten Badung bersiap merekrut calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Menurut Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta, pengumuman perekrutan anggota badan adhoc yang akan bertugas di tingkat desa itu akan dilakukan mulai 15-17 Februari mendatang. (PO/LN/RS/JS/JH/RF/N-1)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved