Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat telah menetapkan dua kasus dugaan korupsi lingkungan SMKN dengan nilai Rp4 miliar dan penyelewengan dana DAK di Dinas Pertanian senilai Rp9,5 miliar ketingkatan penyidikan.
Kepala Kejari Karawang Rohayatie melalui Kasipidsus Prasetyo mengatakan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penerimaan Dana Peningkatan Mutu Manajeman Sekolah (PMMS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tahun 2015-2016 dengan pagu anggaran senilai Rp4 miliar. Lalu kasus kedua adalah dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pertanian dengan pagu anggaran senilai Rp9,2 miliar.
"Pada 2019 kami melakukan penyelidikan dan saat ini hasil dari kegiatan dimaksud telah ditingkatkan ke tahap penyidikan," ungkap Prasetyo kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Dalam penanganan dua kasus itu, penyidik akan segera memanggil sejumlah pihak terkait untuk guna mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka.
baca juga: Katreskrim Polres Ringkus 26 Pelaku Curanmor, Satu Orang Ditembak
Ia juga dengan tegas mengimbau pihak siapa saja yang ditelepon dan mengaku sebagai institusi kejaksaan dengan meminta sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun untuk segera melapor ke Kejari Karawang atau kepolisian. (OL-3)
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved