Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA memperkuat peran pondok pesantren (ponpres) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, utamanya dalam membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat melatar belakangi dukungan Sinar Mas terhadap program Bank Wakaf Mikro (BWM).
“Keuangan syariah adalah salah satu solusi memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat," ujar Managing Director Sinar Mas, G.Sulistiyanto saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso meresmikan BWM di Pondok Pesantren APIK asuhan KH M Sholahuddin Humaidullah Irfan, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Senin (30/12).
"Hal ini diadopsi Bank Wakaf Mikro di komunitas pondok pesantren guna menjangkau para santri, masyarakat pedesaan serta industri skala kecil di sekitarnya,” tambah G.Sulistiyanto.
Di sana, Sinar Mas memberikan dukungan sebesar Rp4,6 miliar bagi pendirian BWM di Pondok Pesantren Al Fadlu Wal Fadlilah 2. Secara simbolik, bantuan diterima KH Alamuddin Dimyati Rois selaku pengasuh ponpes.
Sulistiyanto berharap beroperasinya BWM di ponpes yang didirikan ulama kharismatik, KH Dimyati Rois, dapat menginspirasi komunitas santri untuk mendirikan lebih banyak lagi lembaga serupa, mengingat potensi ekononi syariah di Indonesia yang negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan puluhan ribu pesantren, sangat luar biasa.
“Sudah barang tentu, guna membawa perekonomian di lingkup pesantren naik kelas, kami bergerak menggalang dukungan juga kepedulian sektor privat dalam pendirian BWM,” ujar Sulistiyanto.
Menurut Sulistiyanto, dalam waktu dekat direncanakan komitmen pendirian 20 unit BWM dengan dukungan sektor privat dapat terwujud.
BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah berdiri seizin OJK yang diinisiasi tahun 2017 guna menyediakan pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Skema yang tersedia menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil, dengan margin pembiayaan sebesar 3% per tahun, tanpa agunan. (OL-09)
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved