Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan secara resmi memperkenalkan Buti sang maskot Pilkada dalam peluncuran Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur 2020. Anggaran Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel dipatok sebesar Rp150 miliar. Acara peluncuran Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel berlangsung Minggu (22/12/2019) malam di Banjarmasin. Buti adalah boneka berbentuk rumah adat Banjar Bubungan Tinggi merupakan pemenang pertama lomba maskot Pilkada yang digelar KPUD Kalsel beberapa waktu lalu.
Ketua KPUD Kalsel, Sarmuji mengatakan launching Pilgub Kalsel ini merupakan bentuk sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui tahapan dan pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 23 September 2020 mendatang. Pilkada serentak di Kalsel akan digelar untuk lima kabupaten, dua kota dan tingkat provinsi.
"Kita berharap pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar seperti pilkada atau pemilu-pilpres yang lalu, serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat," tuturnya.
KPU Kalsel juga menetapkan syarat minimal dukungan bagi calon pereorangan adalah sebanyak 243.480 dukungan. Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel, Siswansyah mengatakan penyelenggaraan pemilu di Kalsel selama ini mendapat apresiasi pemerintah pusat karena berjalan lancar dalam suasana kondusif. Pemerintah daerah mencatat tingkat partisipasi masyarakat Kalsel dalam pemilu dan Pilpres 2019 mencapai 80 persen dari jumlah pemilih 2,8 juta orang.
Untuk penyelenggaraan pilkada di Kalsel dipatok sebesar Rp150 miliar. Sementara Anggota KPU RI Firyan Aziz yang hadir dalam launching Pilgub Kalsel ini mengatakan pihaknya mengapresiasi proses pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kalsel yang berlangsung sukses. Demikian juga dengan masalah anggaran untuk Pilkada 2020, karena di beberapa daerah masih terkendala.
Menurutnya adalah tugas KPU untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik adalah sebuah kontestasi aspirasi.
baca juga: Gunakan Dana Desa Berdayakan Perempuan
"Jadi masyarakat harus dewasa menyikapi. Berbeda pandangan atau pilihan tida masalah karena itu bagian dari demokrasi, tetapi setelah pemilu atau pilkada harus bisa menerima hasilnya," ujarnya.
Pemilu dan Pilkada bagian dari pembangunan politik yang memerlukan anggaran tidak sedikit. Firyan juga berpesan ada dua hal yang harus dijaga KPU yaitu integritas dan sinergitas. Peluncuran Pilgub Kalsel 2020 juga dihadiri perwakilan partai politik, juga KPUD Provinsi Kalimantan Tengah. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved