Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Tri Nugraha (TN) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali. TN diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang di wilayah Kota Denpasar.
"Penetapan TN sebagai tersangka dilakukan pada 13 November 2019," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Idianto saat ditemui di acara hari Antikorupsi di Kantor Kejati Bali, Senin (9/12/2019).
Idianto menambahkan bahwa gratifikasi yang diterima tersangka berkaitan dengan kepengurusan surat-surat penerbitan sertifikat tanah. Ini dilakukan TN sejak menjabat sebagai Kepala BPN Kota Denpasar dari 2007 hingga 2011.
"Gratifikasi diterima saat TN menjabat sebagai kepala kantor, semua diterima dalam bentuk uang, bukan barang. Untuk berapa uang yang diterima mohon maaf belum bisa kami ungkap," jelas Kajati Bali.
baca juga: Tahun Ini Jasa Raharja Bayar Klaim Rp2,5 Triliun
TN telah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Selain TN, dalam kasus ini pihaknya juga telah memeriksa 12 orang saksi terdiri dari oknum pegawai BPN Kota Denpasar serta orang yang memberikan gratifikasi.
"Kendala kami yaitu beberapa saksi tinggal di luar Bali, sehingga pemeriksaan dilakukan di wilayah tempat tinggal saksi. Untuk TN belum kami periksa sejak ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya. (OL-3)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved