Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
NAIKNYA iuran BPJS Kesehatan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Kabupaten Flores Timur, NTT. Salah seorang aktivis kemanusiaan pada Yayasan Permata Bunda, Benta Da Silva mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan memberatkan. Menurutnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan.
"Tentu memberatkan bagi mayarakat kecil karena mau memikirkan kebutuhan hidup atau membayar iuran tiap bulannya. Selama ini pelayanan kesehatan juga masih belum memuaskan. Kadang ketika berobat, masyarakat hanya bisa diberi obat generik sehingga terpaksa harus membeli obat lainnya di apotik. Padahal sudah memiliki BPJS. Saya sendiri pernah mengalaminya. Dan sekarang, iuran BPJS dinaikkan lagi tentunya semakin memberatkan," kata Benta Da Silva, Jumat (1/11).
Sementara itu, warga lainnya Veronika yang ditemui mengakui belum mengetahui adanya kenaikan iuran tersebut.
baca juga: Buronan Terpidana Penyelundupan Manusia di Dumai Dibekuk
"Selama ini dengar begitu saja, tetapi tidak pasti seperti apa. Naiknya berapa juga belum tahu pasti, sehingga kami harap petugas bisa segera memberitahukan kepastian tersebut agar kami tidak bingung. Pastinya memberatkan, tapi mau bagaiamana kami harap kalau iuran naik maka pelayanan kesehatan pun harus semakin baik agar sama-sama puas," kata Veronika. (OL-3)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh terus dilakukan berbagai pihak.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Laporan Halodoc Q1 2026 mencatat lonjakan gangguan kecemasan dan masalah pencernaan selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Jika ditemukan pasien dengan indikasi klinis yang mengarah pada gejala campak, petugas medis akan segera melakukan tindakan lanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved