Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, mulai mendalami kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Sokobanah Dajah, Kecamatan Sokobanah. Sebanyak delapan orang diperiksa dalam kasus tersebut. Di antara yang diperiksa adalah Kepala Desa (Kades) Sokobanah Dajah, Jatem.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Edi Sutomo, mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihak yang diperiksa belum ada satu pun yang berstatus tersangka.
"Sampai saat ini masih penyelidikan. Tapi indikasinya mulai jelas. Tinggal pengumpulan keterangan dan mencari bukti tambahan," kata Esi Sutomo, Selasa (29/10).
Penanganan dugaan korupsi dana desa itu, kata Edi, dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab, jika tidak, bisa jadi hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
"Karenanya, kami tidak serta-merta menetapkan tersangka. Tapi indikasi atas dugaan benar-benar kami kuatkan dengan bukti dan keterangan saksi," katanya.
baca juga: Tim Gabungan Koarmabar Gagalkan Pengiriman TKI ke Malaysia
Bahkan, tim Kejari juga sudah turun ke Desa Sokobanah Dajah untuk melihat saluran irigasi yang didanai dengan dana desa dan diduga mengandung unsur korupsi. Proyek saluran irigasi di Dusun Lebak itu, diduga dibangun tumpang tindih dengan program lain. Selain dari dana desa sebesar Rp589 juta, juga dari program kabupaten. Sehingga satu kegiatan tersebut, dilaporkan untuk dua kegiatan. (OL-3)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved