Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, mulai mendalami kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Sokobanah Dajah, Kecamatan Sokobanah. Sebanyak delapan orang diperiksa dalam kasus tersebut. Di antara yang diperiksa adalah Kepala Desa (Kades) Sokobanah Dajah, Jatem.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Edi Sutomo, mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihak yang diperiksa belum ada satu pun yang berstatus tersangka.
"Sampai saat ini masih penyelidikan. Tapi indikasinya mulai jelas. Tinggal pengumpulan keterangan dan mencari bukti tambahan," kata Esi Sutomo, Selasa (29/10).
Penanganan dugaan korupsi dana desa itu, kata Edi, dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab, jika tidak, bisa jadi hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
"Karenanya, kami tidak serta-merta menetapkan tersangka. Tapi indikasi atas dugaan benar-benar kami kuatkan dengan bukti dan keterangan saksi," katanya.
baca juga: Tim Gabungan Koarmabar Gagalkan Pengiriman TKI ke Malaysia
Bahkan, tim Kejari juga sudah turun ke Desa Sokobanah Dajah untuk melihat saluran irigasi yang didanai dengan dana desa dan diduga mengandung unsur korupsi. Proyek saluran irigasi di Dusun Lebak itu, diduga dibangun tumpang tindih dengan program lain. Selain dari dana desa sebesar Rp589 juta, juga dari program kabupaten. Sehingga satu kegiatan tersebut, dilaporkan untuk dua kegiatan. (OL-3)
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved