Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIT Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Lembata, Nusa Tenggara Timur, mulai mengambil langkah represif terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Langkah represif tersebut dengan mulai mengekspose tiga kasus dugaan korupsi Dana Desa. Sedangkan satu kasus Dana Desa sudah masuk tahap putusan di Pengadilan Tinggi Kupang.
Kanit Tipikor Polres Lembata, Bripka Pol Kristoforus M Sapa, kepada Media Indonesia, Senin (7/10), mengatakan, kini pihaknya berkonsentrasi menyelidiki tiga kasus dugaan korupsi Dana Desa di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, dan Desa Kolipadan di Kecamatan Ile Ape.
"Kami sedang ekspose kasus dugaan tindak pidana korupsi di tiga desa, setelah sebelumnya satu desa sudah masuk tahap putusan di Pengadilan Tinggi Kupang. Ekspose kasus dilakukan ke Inspektorat guna melanjutkan ke tingkat penyidikan, namun sebelumnya harus didukung oleh pendapat ahli teknis," ujar Kristoforus.
Baca juga: TNI-Polisi Bali Tanam Mangrove di Tanjung Benoa
Dijelaskan, di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, pihaknya sedang menyelidiki penyalahgunaan Dana Desa dalam pembangunan embung-embung Tahun Anggaran 2017.
Di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, diduga terjadi penyalahgunaan Dana Desa dalam pembangunan gapura dan jetty TA 2017, sedangkan di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, diduga terjadi penyimpangan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan.
"Ekspose ke Inspektorat dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sebelum memeriksa saksi ahli. Kita berharap dalam tahun ini tiga kasus ini dapat selesai dan mendapatkan kepastian hukum," ujar Kristoforus. (OL-1)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Kisah haru Aipda Arno di Manggarai, NTT. Berlutut sambil menangis demi memohon warga binaannya agar tidak bentrok. Simak aksi humanis sang polisi di sini
Baru sebulan dipakai, proyek jalan Inpres senilai Rp18,3 miliar di Nagekeo NTT rusak parah. Warga menduga pengerjaan asal jadi dan minta KPK turun tangan.
Balita di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Alami Stunting
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved