Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Manggarai, NTT, membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Manggarai 2020 pada Selasa (17/9) sampai Sabtu (21/9). Hingga pendaftaran ditutup pada Sabtu sore, partai itu menerima berkas dari 10 bakal calon.
"Pendaftaran sudah ditutup. Ada sepuluh nama yang mendaftar," ujar Panitia Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Manggarai Fabianus Apul, Senin (23/9).
Dua di antara pendaftar merupakan kader partai, yakni Ketua DPC Paulus Peos dan Wakil Ketua DPC Hery Nabit. Keduanya sama-sama mendaftar sebagai bakal calon bupati.
Hery merupakan petarung lama yang bakal kembali naik panggung Pilkada tahun depan. Selain Hery, sejumlah pemain lama juga mendaftar. Mereka adalah Bupati Manggarai saat ini Deno Kamelus yang didaftarkan oleh tim keluarganya, mantan calon bupati Viktor Selamet dan mantan bakal calon wakil bupati Hery Ngabut.
Sejumlah pendatang baru yang namanya kian populer juga mendaftar ke PDIP. Mereka adalah birokrat Agustinus Ganggut, pengusaha Kornelis Dola, advokat Aloysius Selama, politisi Golkar Osy Gandut dan Servas Lawang.
Dari sepuluh nama tersebut, hanya dua orang yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati. Mereka adalah Aloysius Selama dan Hery Ngabut. Sedangkan delapan orang lainnya mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati.
Baca juga: Satu Periode Wabup, Ketua NasDem Manggarai Siap Jadi Bupati
Selain nama-nama tersebut, terdapat dua figur lainnya yang telah mengambil formulir di partai tersebut. Keduanya adalah Wakil Bupati Viktor Madur dan Ketua Fraksi Partai Golkar Yoakim Jehati. Yoakim yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati itu mengurungkan niatnya.
"Kami fokus urus ibu Osy Gandut," kata Sekretaris DPD II Partai Golkar Manggarai.
Sementara itu, Viktor Madur yang telah mengambil formulir melalui pengurus Partai NasDem pada hari pertama pendaftaran, urung mendaftarkan diri. Sempat beredar informasi etua DPD Partai NasDem Manggarai itu mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati ke PDIP sekaligus untuk menjajaki koalisi dengan partai itu.
Namun hingga hari terakhir pendaftaran, Viktor tak mendaftarkan diri. Pihak PDIP tak mengetahui alasan Viktor membatalkan pendaftaran dirinya. Viktor yang dikonfirmasi Media Indonesia melalui telepon selulernya tak memberikan jawaban.
Sekretaris DPC PDIP Manggarai Adventinus Mbejak mengatakan PDIP telah membuka ruang dan memperlakukan semua pendaftar secara sama. Tak ada perlakuan istimewa antara kader dan non-kader partai itu. Semua figur yang telah mendaftarkan diri memiliki peluang yang sama untuk diusung sebagai calon bupati dan calon wakil bupati oleh PDIP.
"Setelah mendaftarkan diri di sini, silakan para bakal calon melakukan sosialisasi lebih sering ke masyarakat karena PDIP akan melakukan survei. Survei dibiayai oleh partai dan hanya figur yang mendaftarkan diri di PDIP yang akan disurvei. Partai ini ingin menang, karena itu figur yang menurut hasil survey berpeluang menang, itulah yang akan diusung," ujar Adven.
Sementara itu, sejumlah figur yang mendaftar, menawarkan gagasan baru dalam membangun Manggarai. Hery Nabit, misalnya, mengatakan Manggarai memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Lahan yang subur dan sumber air yang cukup. Namun lahan tersebut dibiarkan menjadi lahan tidur. Di sisi lain angkatan muda menghadapi problem sulitnya mendapatkan lapangan kerja.
"Sektor pertanian kian tak menarik bagi generasi muda Manggarai," katanya.
Karena itu, ia menawarkan pembangunan sumber daya manusia agar bisa memberdayakan potensi pertanian. Selain itu, Manggarai perlu industrialisasi pertanian. Pertanian butuh investasi dan butuh pemasaran. Untuk bersaing di pasar, perlu memperhatikan kualitas.
"Sepakat saya Labuan Bajo menjadi pasar potensial. Tetapi kita harus berpikir beyond Labuan Bajo. Melampaui Labuan Bajo. Selain Labuan Bajo, pasar yang terbuka itu juga ada Mandalika, Lombok. Kalau kita bicara dua pasar ini saya kira cukup. Kalau kita hanya bidik Labuan Bajo saya kira terbatas," ungkapnya.
Figur lain, Kornelis Dola, mengatakan belum ada yang luar biasa dari pembangunan di Manggarai selama ini. Manggarai, kata dia, belum menjadi daerah terdepan, daerah yang maju dan juara. Padahal, Manggarai dikenal sebagai daerah pertanian, peternakan dan pariwisata. Namun, masyarakat Manggarai belum hidup dari pengelolaan pertanian dan peternakan yang hebat, apalagi dari sektor pariwisata.
Advokat muda Aloysius Selama mengatakan Manggarai butuh pemimpin muda yang membawa perubahan. Lima belas tahun sejak Pilkada langsung pertama tahun 2005, daerah itu dipimpin oleh orang-orang yang sama. Hal tersebut menimbulkan kejenuhan dari pemimpin yang terlalu lama berkuasa dan kejenuhan dari masyarakat. Kejenuhan itu menyebabkan Manggarai masih dikelola dengan gagasan dan cara yang sudah usang karena hilangnya inovasi dan kreativitas.
"Generasi baru harus mengambil alih kepemimpinan di daerah ini karena di tangan orang-orang tua yang terlalu lama berkuasa, daerah ini tak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik," tukasnya.(OL-5)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved