Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan aset daerah dengan nilai lebih dari Rp3,12 triliun.
Hal tersebut terungkap dalam Rekonsiliasi Aset Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sulsel, Selasa (13/8).
Kegiatan tersebut, kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulse, Abdul Hayat Gani, diinisiasi Koordinator Wilayah VIII KPK, dalam upaya mencegah penyalahgunaan aset daerah.
Dengan rekonsiliasi tersebut, KPK berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan aset daerah dengan total nilai Rp3.215.631.781.991,05. Terdiri dari sektor pendidikan Rp2.804.309.692.545,22, lalu sektor kelautan dan perikanan Rp324.925.372.429,03, sektor perhubungan Rp49.848.146.941,82, dan sektor kehutanan Rp 36.548.570.074,98.
Abdul Hayat berharap, melalui kegiatan tersebut semua dapat berproses dengan baik dan lebih aplikatif. Hal yang terpenting adalah hal-hal terkait aset di kabupaten dan kota, terutama masalah pendidikan, kelautan dan perikanan, dan lain-lain.
"Masalah aset harus dikawal dan dipastikan berproses secara efektif, dan segera memastikan bahwa kita selalu terbuka mengenai aset-aset yang kita miliki," terang Hayat.
"Sekali lagi, setiap saat terpantau langsung oleh KPK. Kita sama-sama duduk bersama di sini dan KPK dapat memberikan gambaran mengenai proses penyelamatan aset," sambung Hayat.
Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, sekretaris daerah kabupaten dan kota di wilayah Sulsel, para pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten/Kota se-Sulsel. (OL-09)
